Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang pernah mengatakan, Pemerintah akan meluncurkan program rumah gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem.
KoranProperti.com (Jakarta) – Bulan November tahun 2024 lalu, Rakyat bersuka cita, ketika Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Mauarar Sirait, secara lantang mengatakan, akan ada rumah gratis untuk rakyat.
Pernyataan Menteri Ara ini, dilandasi oleh adanya Program 3 Juta Rumah dalam setahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan semangat berapi-api dan gembar-gembor di sejumlah media massa, Maruarar Sirait langsung mengajak sejumlah perusahaan properti atau pengembang perumahan di Indonesia, untuk mendukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo.
Maruarar Sirait (Selasa, 29 Oktober 2024) mengungkapkan, rencananya dia akan memulai meresmikan pembangunan rumah gratis bagi rakyat.
“Rencananya, saya tanggal 10 November 2024 mendatang, akan melaksanakan ground breaking rumah gratis untuk rakyat di Tangerang. Tanahnya milik saya dan salah satu perusahaan, serta yang akan membangun rumahnya dari perusahaan Agung Sedayu,” ujar Maruarar ketika itu.
Namun sampai hari ini, genap setahun Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran, janji rumah gratis itu tidak lagi menghiasi pemberitaan di berbagai media massa. Jejak cuap-cuap rumah gratis, terkesan hilang secara misterius.
Justru yang ada adalah berita-berita tentang rumah subsidi KPR FLPP yang masih banyak menimbulkan masalah (soal SLIK OJK), penyerapan anggaran rumah subsidi yang rendah, seremonial populis serah terima kunci rumah subsidi berbagai profesi, ditambah lagi angka backlog rumah yang masih stagnan.
Masyarakat Bicara Rumah Gratis
Untuk mengetahui lebih jauh sikap rakyat, terhadap belum adanya kabar terbaru soal rumah gratis yang dijanjikan Menteri PKP, koranproperti.com mencoba menggali sejumlah pendapat masyarakat.
Pedagang buah keliling di kawasan Ciledug, Tangerang Suherlan mengatakan, dirinya masih berharap ada rumah gratis buat masyarakat miskin yang belum punya rumah atau masih ngontrak.
“Maunya saya mah dapat rumah gratis, kan ngak harus bayar biaya apa-apa ya, namanya juga rumah gratis. Saya tunggu-tunggu kok ngak ada lagi omongan rumah gratis, jadi saya ngak tau lagi, rumah gratis itu ada apa ngak?” Tanya Suherlan.
Sementara itu, pedagang es keliling di daerah Pondok Aren, Tangerang Ari menyebut, dia ngak pernah percaya ada rumah gratis buat rakyat dari Pemerintah.
“Mau pipis ke WC umum aja bayar Rp2000, masa sih kita dapat rumah gratis, gimana tuh caranya? Kalo udah miskin mah miskin aja, ngak ada yang nolong, itu mah udah dari dulu,” tandas Ari.
Berbeda dengan Tedi yang sehari-harinya berdagang roti keliling memakai motor di Bintaro, Tangerang Selatan (Tangsel), dia menganggap rumah gratis itu berita bohong dan tidak perlu didengar serius.
“Buat saya, rumah gratis itu kayaknya cuma bohongan aja. Saya ngak percaya, ntar kalo kita mau dapat rumah gratis, pasti ada syaratnya, inilah-itulah, terus bayar inilah-itulah, kalo gratis ya, gratis aja, ngak usah pake aturan macem-macem,” pungkas Tedi.
Masyarakat Miskin Ekstrem
Saat peletakan batu pertama (groundbreaking) di atas lahan seluas 2,5 hektare yang katanya rumah gratis buat rakyat, di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, (1/11/2024), Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa Agung Sedayu Group (ASG) yang akan membangun rumah gratis sebanyak 250 unit, tipe 36/60.
Rumah yang sudah lengkap dengan perabotannya itu, kata Menteri PKP, nanti akan didistribusikan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu yang belum memiliki rumah.
“Tanah ini sebagian punya saya dan sebagian lagi milik Pak Nino (PT Bumi Samboro Sukses), sebagai Menteri, kita kasih contoh gotong royong dong,” cetus Ara saat itu.
Menurut Menteri Ara, 250 unit rumah gratis yang dibangun Agung Sedayu Group akan diserahterimakan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada tahun 2026 mendatang.
Lebih jauh Menteri Ara menegaskan, rumah gratis itu diberikan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan (swasta), bukan dari Pemerintah.
“Rumah gratis itu adalah program CSR perusahaan (swasta). Saya sebut saja ya, dari Adaro 500 unit rumah gratis di Kalimantan Selatan, 500 unit rumah di Berau di tambang di Kaltim, 250 unit rumah lagi di Tangerang dari perusahaan Pak Aguan,” ujar Ara.
Narasi program rumah gratis yang digembar-gemborkan Menteri PKP ketika itu, ternyata berdampak besar bagi masyarakat miskin dan kalangan MBR, karena mereka benar-benar berharap ingin memiliki rumah secara gratis, tanpa keluar biaya dan syarat apa pun.
Di sisi lain, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto pernah mengatakan bahwa rumah gratis itu membingungkan sejumlah pengembang rumah subsidi.
“Banyak calon konsumen membatalkan booking rumah, setelah mendengar omongan Menteri PKP soal rumah gratis. Dari 10 booking, ada 1 sampai 3 yang dibatalkan,” ungkap Joko, Rabu (20/11/2024).
Sementara itu, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang pernah mengatakan, Pemerintah akan meluncurkan rumah gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem.
“Dalam program ini, Pemerintah akan menanggung cicilan sebesar Rp600.000 per bulan selama 25 tahun. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia,” tandas Bonny.
Lebih jauh Bonny menegaskan, program rumah gratis ini bukan untuk mereka yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang masih mampu mencicil KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Saat ini, kriteria penerima manfaat rumah gratis masih dalam tahap penyusunan,” ungkap Bonny saat berbicara dalam acara “Ngobrol Santai” bersama APERSI di Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Namun sampai sekarang ini, apa yang disampaikan Bonny belum ada realisasinya. Bahkan, informasi soal rumah gratis, tertutup oleh pemberitaan rumah subsidi KPR FLPP dan program KUR di berbagai wilayah di Indonesia. Hal yang sama juga dilakukan Kementerian PKP yang sampai hari ini, tidak pernah lagi mengeluarkan pernyataan lanjutan, terkait rumah gratis untuk rakyat.
Pengamat Hukum Properti Muhammad Joni menyatakan, pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang sekiranya dulu menjadi hambatan, dan sebaiknya segera diubah menjadi dorongan untuk merealisasikan rumah gratis untuk rakyat.
Selain itu, dia menilai Pemerintah juga harus memberikan kepastian hukum maupun regulasi, baik untuk kepentingan perusahaan (swasta), investor, maupun masyarakat, terkait perumahan rakyat.
“Selama ini masyarakat mendapatkan narasi yang tidak pasti. Mereka menunda beli rumah, karena ada isu rumah gratis. Informasi yang tidak valuable dan tidak jelas ini, akhirnya berimpact pada pasar properti,” tutup Joni, belum lama ini di Jakarta.
Terlepas dari adanya pro dan kontra soal rumah gratis, rakyat butuh kepastian. Rumah gratis untuk rakyat ada atau tidak? Ini harus segera dijelaskan Kementerian PKP dan sejumlah instansi yang terkait dengan program perumahan nasional. Tujuannya agar informasi rumah gratis ini, tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Pak Menteri PKP mohon dijawab dong…
Simak dan ikuti terus perkembangan berita terbaru dan informasi terkini seputar dunia properti dan bahan bangunan melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda selalu update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
Hotline Redaksi (WA) 0812 8934 9614
Email: redaksi@koranproperti.com
