Penyediaan hunian secara masif sebanyak 3 juta unit rumah bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan, menjadi sejalan (inline) dengan usaha mengurangi backlog.
KoranProperti.com (Jakarta) – Dengan membangun rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), baik di pedesaan maupun perkotaan, maka pemerintah akan mampu mengatasi angka kemiskinan.
Penegasan itu disampaikan Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto, dalam pertemuan DPP REI dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa (24/9/2024).
Joko mengungkapkan, saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami backlog (kekurangan) rumah mencapai 12,7 juta unit. Padahal, seperti diketahui sektor properti telah memberi kontribusi besar pada PDB nasional sebesar 14 persen, menyumbang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 9 persen. Kemudian pendapatan asli daerah (PAD) antara 35-55 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14-17 juta orang.
Pemerintahan baru dibawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto, sambung Joko, memiliki program pengentasan kemiskinan, melalui penyediaan rumah layak huni sebanyak 3 juta unit rumah dengan perincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.
Turunkan Angka Kemiskinan
“Penyediaan hunian secara masif sebanyak 3 juta unit rumah bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan menjadi sejalan (inline) dengan usaha mengatasi backlog,” tandas Joko sambil menambahkan bahwa sektor properti juga mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 8 persen.
Joko mengungkapkan, industri properti melibatkan 185 industri ikutan yang mampu membuka lapangan kerja, menciptakan entitas usaha baru, dan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang pada akhirnya meningkatkan produk domestik bruto (PDB) nasional.
“REI mengapresiasi program 3 juta rumah ini, karena menjadi sebuah loncatan tinggi bagi industri perumahan nasional di masa mendatang,” tutup CEO Buana Kassiti Group itu.
