Nilai properti warga Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang naik kelas. Tidak hanya sekadar renovasi fisik bangunan lewat Program Bedah Rumah 2026, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, langsung mengunci legalitas aset warga dengan menyerahkan 20 sertipikat tanah.
KoranProperti.com (Tangerang)- Upaya menghadirkan ekosistem hunian yang layak, aman, dan bernilai ekonomis bagi masyarakat terus dipacu Pemerintah.
Tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik (revovasi) bangunan melalui Program Bedah Rumah 2026 yang menargetkan 400 ribu unit rumah tidak layak huni (RTLH) secara nasional, tetapi juga penguatan legalitas aset properti, berupa kepastian hukum atas kepemilikan tanah juga menjadi prioritas utama.
Sinergi antara peningkatan kualitas bangunan dan pengamanan aset lahan ini terlihat saat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten Harison Mocodompis turun langsung meninjau hasil renovasi hunian warga di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Rabu (18/11/2026).
Dalam kunjungan lapangan itu, Harison didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Hermawan, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Fahmi.
Sebagai langkah konkret memberikan rasa aman bagi para pemilik hunian, BPN Banten menyerahkan secara langsung 20 sertipikat tanah kepada warga Desa Sukatani. Legalitas resmi ini diharapkan mampu melindungi hak kepemilikan warga, sekaligus meningkatkan nilai aset properti mereka.
Dalam dialog bersama warga, Harison memaparkan kemudahan dan transparansi proses sertipikasi lahan. Masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya cukup menyiapkan dokumen dasar, meliputi KTP, Kartu Keluarga (KK), SPPT/PBB, serta bukti alas hak seperti girik, Letter C, atau akta hibah.
Bedah Rumah Desa Sukatani
Apabila seluruh berkas dinyatakan lengkap sesuai ketentuan, proses penerbitan, sertipikat ditargetkan rampung dalam waktu maksimal dua bulan.
Langkah percepatan penataan permukiman ini menjadi sangat krusial mengingat tingginya kebutuhan perbaikan hunian di wilayah penyangga ibu kota Jakarta.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), angka rumah tidak layak huni di Provinsi Banten masih berada di kisaran 800 ribu unit, dengan konsentrasi terbesar berada di Kabupaten Tangerang yang mencapai sekitar 205 ribu unit.
Kolaborasi lintas sektor pun menjadi kunci utama untuk mendongkrak standar kelayakan hunian di kawasan ini. Di sisi lain, transparansi kualitas pembangunan fisik turut mendapat perhatian serius dari Pemerintah pusat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak masyarakat untuk aktif mengawal, sekaligus mendokumentasikan jalannya Program Bedah Rumah di lingkungan masing-masing. Partisipasi publik ini dinilai efektif untuk menjaga mutu konstruksi dan menutup celah penyimpangan di lapangan.
Melalui integrasi antara perbaikan fisik hunian dan percepatan legalitas lahan, BPN menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan pertanahan yang semakin dekat dengan masyarakat.
Kombinasi rumah yang layak huni dan sertipikat tanah yang sah diharapkan mampu menjadi fondasi kuat bagi peningkatan kesejahteraan, serta kemandirian ekonomi warga di masa depan.
Mengubah ratusan ribu rumah tidak layak huni di Banten menjadi hunian yang bermartabat jelas membutuhkan kerja maraton lintas sektor.
Sinergi antara renovasi fisik, percepatan sertipikasi oleh BPN, dan pengawasan aktif masyarakat menjadi kunci, agar program properti kerakyatan ini benar-benar tepat sasaran dan bebas penyimpangan.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita terbaru dunia properti melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda update dengan mengklik koranproperti.com dan google news serta LIPRO TV setiap hari.
Hotline Redaksi (WA) 0812 8934 9614
Email: redaksi@koranproperti.com


