Produksi rumah MBR stagnan, dibandingkan dengan pasokan rumah tapak (dengan harga tinggi) untuk golongan ekonomis atas. Pasokan rumah memang terus berjalan, tapi bukan untuk MBR, maka wajar saja, bila problem backlog rumah terus berlangsung.
Oleh: Wawan Kuswandi
Angka backlog hunian atau kesenjangan total rumah terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) diperkirakan mengalami kenaikan atau meningkat di tahun 2024. Disisi lain, pasokan rumah untuk MBR stagnan.
Berapa angka kenaikan backlog rumah, masih sulit dipastikan, karena kondisi pasar properti yang melambat. Namun, kecenderungan MBR untuk memiliki rumah di tahun 2024, diperkirakan meningkat antara 600 hingga 800 ribu unit rumah tiap tahunnya.
Fakta ini diungkapkan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lana Winayanti dalam diskusi Outlook Pembiayaan Perumahan Indonesia di Jakarta, beberapa waktu lalu. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto (dalam laman Ditjen Perumahan) menyebut, tahun 2023 lalu angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih sebesar 13,56 persen atau sebanyak 9.905.820 rumah tangga (sesuai data Susenas 2023).
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan, untuk menekan angka backlog hunian bagi MBR di tahun 2023 lalu, PUPR mengalokasikan dana Rp30,38 triliun untuk 230 ribu unit rumah melalui program FLPP, SBUM, dan Tapera.
Selain itu, pemerintah juga menerbitkan PMK Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah.
Pemberian PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sampai dengan Rp2 miliar bagi rumah komersial dengan harga rumah dibawah Rp5 miliar, pemberian Bantuan Biaya Administrasi (BBA) bagi MBR sebesar Rp4 juta, dan penambahan target bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) bagi rumah masyarakat miskin.
Realisasi PSR (Program Sejuta Rumah) yang dicapai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2023 lalu, hanya mencapai 1.217.794 unit rumah.
Visi dan Misi Pengembang
Hingga saat ini, PSR PUPR masih belum mampu mengatasi backlog rumah secara nasional. ‘Penyakit’ utama gagalnya negara dalam mengatasi backlog rumah ini, antara lain karena tidak adanya kesamaan visi dan misi pengembang dan pemerintah dalam mengembangkan dan memproduksi rumah bagi MBR.
Hal penting lainnya lagi yang juga mempengaruhi tingginya backlog rumah ialah pengembangan dan produksi rumah MBR berkurang, dibandingkan rumah tapak (dengan harga tinggi) bagi golongan ekonomis atas.
Disisi lain, permintaan rumah MBR sebagai dampak dari bonus demografi terus meningkat, namun tidak dibarengi dengan perubahan signifikan, terkait Status Sosial Ekonomi (SSE) MBR. Investor perumahan (pengembang), cenderung masih memprioritaskan prinsip ekonomi (mengejar keuntungan secara maksimal) dalam mengembangkan dan memproduksi hunian, khususnya rumah tapak mewah.
Pasokan rumah memang tetap terus berjalan, tapi bukan untuk MBR, maka wajar saja bila problem backlog rumah terus berlangsung. Ini semua terjadi karena pemerintah tidak becus dalam membuat regulasi rumah yang berpihak pada MBR.
Dengan kata lain, peran dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), selama ini belum total menjalankan tugasnya dengan tepat dan efektif, terutama dalam mengatasi persoalan rumah rakyat. Jadi Kesimpulannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus lebih kerja keras lagi dalam memainkan perannya, terkait dengan pengadaan perumahan rakyat.
Penulis Pemerhati Komunikasi Massa
