Apa yang disampaikan Ara, ada kesan bertolak belakang dengan pernyataan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo yang menegaskan bahwa dalam menjalankan program 3 juta rumah Presiden Prabowo, konglomerat dilarang membangun 2 juta unit rumah di pedesaan.
KoranProperti.com (Jakarta) – Pengadaan dan pembangunan rumah rakyat bisa dengan memanfaatkan aset-aset negara dan lahan sitaan. Misalnya, lahannya ada dari BUMN, lahan TNI atau lahan perusahaan kereta Api (KAI).
Pernyataan itu keluar dari mulut Maruarar Sirait yang akrab dipanggil Ara, setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Istana Negara, Jakarta, Minggu pagi (20/10/2024).
Selain itu, untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo, mantan politisi PDIP ini juga menegaskan, akan membangun rumah high rise di perkotaan.
PENTING DIBACA: Anggaran Kementerian Perumahan Rp51 Triliun, Konglomerat Dilarang Bangun Rumah dan Apartemen
“Kita akan berupaya membangun rumah di desa dan di kota. Kalau bisa yang kerja di kota, rumahnya juga di kota. Kita akan bikin high rise, sehingga para pekerja tidak perlu jauh ke tempat kerjanya,” kata Ara sambil menambahkan, terkait menggunakan lahan sitaan untuk membangun rumah, Ara mengaku sudah berkordinasi dengan Jaksa Agung,
Seperti diberitakan media ini sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo saat berada di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Kamis (17/10/2024) lalu mengungkapkan, anggaran Kementerian Perumahan Kabinet Prabowo Subianto sebesar Rp51 triliun.
Rencananya, anggaran ini akan dipakai untuk program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Prabowo dengan rincian, pembangunan 1 juta rumah (dalam bentuk apartemen) di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan. Untuk menjalankan program ini, konglomerat dilarang membangun 2 juta unit rumah di pedesaan.
Ajak Konglomerat Bekerja Sama
“Kami mengajak berbagai pihak, termasuk pengusaha swasta dan pengembang untuk bekerja sama membangun perumahan bagi masyarakat,” ujar Ara.
Apa yang disampaikan Ara ini terkesan bertolak belakang dengan pernyataan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo yang menegaskan bahwa dalam menjalankan program 3 juta rumah ini, konglomerat dilarang membangun 2 juta unit rumah di pedesaan.
Terkait polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Ara berencana akan mendengarkan masukan dari semua pihak, sehingga ketika kebijakan tersebut dilaksanakan dapat berjalan dengan tepat dan benar.
PENTING DIBACA: Prabowo Bakal Hapus Pajak Properti, REI: Ada Kendala di Pemerintah Daerah
“Kita akan mendengarkan masukan dari semua pihak. Saya akan dengarkan dari akademisi, dari para pengamat, dari para pelaku, dan juga tentunya dari calon konsumen,” tambahnya.
Selama ini, Ara dikenal sebagai politisi yang dekat dengan sejumlah konglomerat nasional. Itu terlihat pada tanggal 11 Agustus 2023 lalu, Ara ikut mendampingi konsorsium investor dalam negeri yang dipimpin Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik Agung Sedayu Group (ASG) ketika berkunjung ke IKN bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang saat itu dijabat Bahlil Lahadalia.
Kemudian, tanggal 21 September 2023, Ara juga ikut hadir dalam proses groundbreaking pembangunan Hotel Nusantara di IKN yang dilakukan oleh Jokowi. Hotel Nusantara merupakan proyek properti investor gabungan yang terdiri dari ASG, Salim Group, Astra Group, Sinarmas Group, Kawan Lama Group, Mulia Group, Pulau Intan, Alfa Group (Alfamart), Barito Pacific, dan Adaro Group.
Dalam prosesi upacara HUT RI 17 Agustus 2024 lalu, Ara juga hadir di Istana Negara IKN bersama Franky Widjaya, Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, hingga Theodore Permadi Rachmat.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita dan informasi seputar dunia properti dan bahan bangunan melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda selalu update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
Hotline Redaksi 0812 8934 9614
