Jika Kementerian Perumahan terbentuk, sebaiknya fokus perhatian bukan pada siapa yang bakal jadi menterinya, Justru yang paling penting dan perlu diutamakan ialah apa program kerja prioritasnya?
KoranProperti.com (Jakarta) – Sebenarnya, apa saja sih yang menjadi program kerja prioritas Kementerian Perumahan? Pertanyaan ini wajib ditanyakan dan dijawab secara kongkret kepada Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni Hashim Djojohadikusumo.
Jangan sampai kementerian perumahan yang nantinya akan terbentuk, hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan kepada pendukung Prabowo. Sedangkan, prioritas program kerjanya tidak jelas dan hanya menyedot anggaran negara.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam pertemuan APEC Business Advisory Council di Hutan Kota by Plataran, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Agustus lalu, Hashim menegaskan bahwa Kementerian Perumahan merupakan komitmen Prabowo untuk mengembangkan pembangunan.
Menurut Hashim, Kementerian Perumahan ini menargetkan untuk membangun 3 juta hunian setiap tahun. Rinciannya, 2 juta rumah akan dibangun pemerintah di pedesaan, sedangkan 1 jutanya apartemen di perkotaan.
Di sisi lain, para pakar yang katanya konsen dalam mengamati sektor perumahan di Indonesia, justru menekankan bahwa Kementerian Perumahan bertugas untuk menuntaskan masalah backlog rumah yang disinyalir masih sekitar 9,9 juta unit rumah.
Hasil PSR Tidak Signifikan
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyebutkan, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), angka backlog di Indonesia masih menyentuh angka 9,9 juta.
“Hasil Susenas 2023, backlog rumah 9,9 juta, tapi itu berdasarkan hasil Survei Purposive Random Sampling dengan keyakinan terbatas. Jadi backlog hanya sebagai indikasi, bukan riil,” kata Iwan.
Di sisi lain, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan, hingga saat ini belum ada data terbaru mengenai jumlah backlog rumah di Indonesia. Semua masih berkiblat dengan data BPS yang menyebutkan ada sekitar 12,7 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah.
Sementara itu, untuk mengatasi backlog rumah, Presiden Jokowi sudah menggelar Program Sejuta Rumah (PSR). Namun, setelah berjalan hampir 10 tahun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan bahwa realisasi PSR sampai akhir Juli 2024 lalu, hanya menembus 617.622 unit atau sekitar 59,23 persen dari total target nasional. Sedangkan di bulan Juli tahun 2023, realisasi PSR hanya mencapai 585.604 unit rumah. Peningkatan ini terbilang masih rendah dan tidak signifikan dalam mengatasi backlog rumah.
Menanggapi rendahnya capaian PSR di tahun 2024 ini, Joko Suranto mengharapkan adanya evaluasi terhadap PSR, mulai dari jumlah anggaran APBN yang diperbesar serta aturan yang lebih berpihak kepada sektor properti.
Program Kerja Kementerian Perumahan
Menurut Joko, selama ini Kementerian PUPR yang membidangi persoalan perumahan tidak menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, tugas Kementerian Perumahan, salah satunya adalah mengurangi backlog rumah.
“Program beliau (Presiden Prabowo) membuat program 3 juta rumah untuk perkotaan dan pedesaan per tahun itu bagus. Kementerian Perumahan akan lebih fokus lagi dalam menyelesaikan masalah rumah, karena backlognya masih sekitar 9 jutaan. Nah, dengan adanya Kementerian Perumahan, maka jadi lebih fokus,” papar Basuki di Gedung DPR, Rabu (11/9/2024).
Basuki menambahkan, pekerjaan Kementerian Perumahan selanjutnya ialah mengatasi banyaknya rumah subsidi yang kosong atau tidak tepat sasaran.
Bukan Siapa Menterinya, Tapi Program Kerjanya
Seperti sudah diuraikan diatas, pembentukan Kementerian Perumahan, fungsinya banyak diarahkan untuk mengatasi backlog rumah yang dinilai masih tinggi.
Persoalannya, bukan pada siapa yang bakal jadi menteri perumahan. Justru yang wajib menjadi fokus perhatian dan sangat penting adalah apa program kerja prioritas Kementerian Perumahan.
Jadi, terbentuknya Kementerian Perumahan bukan hanya semata-mata mengatasi backlog rumah saja. Persoalan lain yang lebih penting dan utama adalah Kementerian Perumahan wajib menciptakan sekaligus memberikan solusi terbaik jangka panjang bagi MBR, agar mereka bisa membeli rumah, walaupun dengan keterbatasan ekonomi.
Kemudian, program produksi rumah dari pemerintah untuk MBR, harus dikontrol secara ketat agar tepat sasaran. Soal evaluasi dan koreksi, terkait regulasi perumahan rakyat, pemerintah harus melibatkan pengembang dan perbankan sehingga program rumah rakyat berkelanjutan bisa berjalan optimal.
