Menteri PKP dalam melakukan kerjanya tampak one man show dan tidak mau melibatkan organisasi kuat yang ikut terlibat dalam mengurusi perumahan nasional. Bila gagal penuhi janji rumah rakyat gratis, Menteri PKP tegaskan, dirinya siap di-reshuffle Presiden Prabowo Subianto.
KoranProperti.com (Jakarta) – Program rumah rakyat gratis yang sering digembar-gemborkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukirman (PKP) Maruarar Sirait, sangat berdampak besar terhadap menurunnya penjualan rumah, sekaligus merugikan pengembang kelas menengah maupun pengembang rumah subsidi.
Faktanya, banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang akhirnya menunda dan batal untuk membeli rumah subsidi, karena berharap mendapatkan rumah gratis dari pemerintah.
Pernyataan kritis itu disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (19/05/2025).
Bahkan menurut Abdul, target program 3 juta rumah dalam satu tahun akan terkoreksi secara tajam, karena adanya penundaan atau batalnya rakyat atau MBR dalam membeli rumah subsidi.
“Padahal, bila anggaran rumah rakyat gratis itu dialokasikan untuk pembiayaan rumah subsidi dan renovasi rumah, maka capaiannya akan lebih besar dan signifikan,” pungkas Abdul.
Abdul menambahkan, program rumah rakyat gratis sangat bagus, tapi pada kenyataannya di lapangan, banyak sekali mengalami masalah di tingkat teknis.
Merespon kritik pedas dari anggota parlemen tersebut, Menteri Ara mengatakan, saat ini ada sejumlah rumah hasil garapan para konglomerat yang akan diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat.
BACA INI: Ini ‘Penyakit’ Penyebab Gagalnya Program 3 Juta Rumah, Menteri PKP Wajib Tahu…!!!
Menteri PKP menyebut, konglomerat yang bersedia menggarap rumah rakyat gratis itu di antaranya bos Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma atau Aguan yang membangun 250 unit rumah di Tangerang dan 500 unit rumah di Kalimantan Selatan.
Kemudian Group Adaro yang membangun 500 unit rumah di Kalimantan Selatan, dan PT Berau Coal Energy Tbk membangun 500 unit rumah di Kalimantan Timur.
“Itu gratis. Itu bangun rumah ya, bukan renovasi rumah,” tegas Menteri Ara ketika meninjau renovasi rumah di Kecamatan Johar Baru, Selasa (15/04/2025).
Rakyat Sulit Punya Rumah
Sementara itu, terkait Peta Jalan program 3 juta rumah yang dibuat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo mengungkapkan bahwa Peta Jalan itu justru membuat akses masyarakat untuk memiliki rumah semakin sulit. Ini terjadi karena akses kepemilikan atau untuk mendapatkan rumah yang layak pada periode 2025-2029 hanya naik 1,7 persen.
“Kalau dibandingkan dengan kebijakan kepemilikan rumah dari pemerintahan sebelumnya akses kepemilikan rumah mencapai angka 2,6 persen,” tandasnya.
Menurut Yanuar, seharusnya rakyat atau golongan MBR mendapatkan akses lebih besar, ketika jumlahnya diperbesar,” ungkapnya.
Selain itu, tambah Yanuar, dalam Peta Jalan 3 Juta Rumah itu, Kementerian PKP membagi pelaksanaan program menjadi dua, yaitu modal dasar menangani sebanyak 269.779 unit rumah dan upaya lain sebanyak 2.730.221 unit rumah.
Di sisi lain, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto menyebut ada tantangan besar yang sangat menghambat kesuksesan program 3 juta rumah pemerintah.
Menurut Joko, sistem yang ada saat ini merupakan penyebab utama yang membuat program 3 juta rumah berpotensi gagal.
Menurut Joko, ada beberapa masalah fundamental yang membuat target 3 juta rumah sulit tercapai.
“Masalah yang pertama adalah regulasi yang belum jelas dan lambatnya pergerakan Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Sistem kerja sejumlah kementerian tersebut, saat ini tidak cukup untuk mengejar target 3 juta rumah,” tandas Joko.
Sistem yang dimaksud Joko yaitu koordinasi yang lambat di dalam lingkaran kementerian di atas. Itulah yang membuat para pengembang ragu untuk berinvestasi dalam program 3 juta rumah.
BACA INI: Menteri PKP ‘Ngak Becus’ Urus Rumah Rakyat? Gubernur Jabar Sebut Banyak Pengembang Penipu
Lebih lanjut Yanuar juga menyebut, Menteri PKP dalam melakukan kerjanya tampak one man show dan tidak mau melibatkan organisasi kuat yang ikut terlibat dalam mengurusi perumahan nasional.
“Menteri Ara sepertinya meniru gaya bahasa Pak Presiden. Program 3 Juta ini, kok hanya omon-omon aja,” cetusnya.
Mendengar sindiran keras itu, Menteri Ara langsung menjawab, pihaknya sangat optimistis program 3 juta rumah dalam satu tahun akan bisa tercapai.
“Saya bersama teman-teman di Kementerian PKP dan kementerian terkait, terus bekerja keras untuk mencapai target itu,” sergahnya.
Pada bagian akhir, Menteri Ara menegaskan, dirinya siap di-reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto, bila kinerjanya dinilai gagal.
“Saya ini pembantu Presiden, saya tegaskan bahwa saya siap di-reshuffle kapan saja,” tutup Maruarar Sirait.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita dan informasi seputar dunia properti dan bahan bangunan melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda selalu update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
Hotline Redaksi (WA) 0812 8934 9614
