BP Tapera menemukan rumah subsidi yang dibiayai Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kualitasnya masih di bawah standar.
KoranProperti.com (Jakarta) – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi selama dua bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Rp4,45 triliun untuk 35.399 unit rumah.
Hal itu disampaikan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho usai Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran FLPP dan Tapera Tahun 2025, Senin (23/12/2024) lalu.
“Namun, BP Tapera menemukan rumah subsidi yang dibiayai Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kualitasnya masih banyak yang di bawah standar,” ujar Heru.
Lebih jauh Heru mengemukakan, sepanjang tahun 2024, BP Tapera telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) dengan jumlah sampling mencapai 72.000 unit rumah FLPP di 52 kabupaten/kota.
“Ada rumah yang sudah diakadkan, tapi kualitasnya masih dibawah standar, terutama pada rumah-rumah yang menjadi tambahan kuota (FLPP) 34.000 lalu,” ungkap Heru.
BACA INI: Waduh…!!! Polemik Tapera Memanas, DPR RI Versus BP Tapera
Kualitas hunian di bawah standar itu menurut Heru, meliputi struktur bangunannya, pemasangan lantai, atap rumah, dinding yang tidak kuat, serta listrik yang belum terpasang.
Berdasarkan hasil temuan itulah, BP Tapera langsung menindaklanjutinya dengan memberikan surat peringatan kepada Bank penyalur FLPP.
Seperti diketahui, BP Tapera telah resmi mendandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan 39 bank penyalur FLPP yang terdiri dari tujuh bank nasional dan 32 bank pembangunan daerah (BPD).
“Para stakeholder, terutama perbankan dan pengembang agar memastikan rumah subsidi dalam status ready stock (siap huni),” ungkap Heru.
Kolaborasi BP Tapera dan Perbankan
Dengan dilakukannya penandatanganan PKS itu, tambah Heru, maka perbankan bisa melaksanakan akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP di awal bulan Januari 2025 mendatang.
Untuk tahun 2025, pemerintah melalui BP Tapera sudah mengalokasikan dana sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah dengan skema eksisting 75:25.
“Kami sedang menunggu arahan dan dukungan dari Menteri PKP, sehingga BP Tapera bisa mewujudkan komitmen program 3 juta rumah,” tandas Heru.
Seperti diketahui, dalam dua bulan pemerintahan Presiden Prabowo, BP Tapera telah menyalurkan dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi sebesar Rp4,45 triliun untuk 35.399 unit rumah. Angka itu terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2024 hingga 20 Desember 2024.
Sedangkan untuk pembiayaan KPR Tapera, BP Tapera telah menyalurkan akad pembiayaan perumahan sejumlah 5.940 unit rumah senilai Rp990,218 miliar di tahun 2024.
Menurut Heru, kolaborasi dengan perbankan yang sudah berjalan baik ini, diharapkan terus meningkat pada masa mendatang untuk merealisasikan program 3 Juta rumah Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, dalam forum diskusi bersama Real Estate Indonesia (REI), beberapa waktu lalu, Menteri PKP Maruarar Sirait berencana akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), agar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bisa disalurkan pada awal Januari tahun 2025.
“Para pengembang menginginkan supaya akad kredit FLPP bisa disalurkan pada awal Januari 2025,” ujar Menteri Ara dalam kanal Youtube Kementerian PKP.
BACA INI: Target BP Tapera Salurkan Dana FLPP 2024 Rp21,6 Triliun, Baru Terealisasi Rp18,56 Triliun
Ara menambahkan, penyaluran FLPP sangat bergantung dari kucuran dana APBN yang sebelumnya belum bisa direalisasikan pada setiap awal tahun.
“Para pengembang menginginkan akad kredit FLPP bisa dilakukan pada awal Januari 2025 dengan alasan karena banyaknya rumah subsidi yang ready stock,” ujar Ara.
Agar FLPP bisa disalurkan pada awal tahun 2025, Menteri Ara meminta kepada seluruh asosiasi pengembang perumahan bersubsidi, untuk membuat surat yang isinya menginformasikan seluruh jumlah unit rumah subsidi yang ready stock, serta alasan mengapa akad FLPP harus dilaksanakan pada awal Januari 2025.
Melalui surat pemberitahuan yang disampaikan para pengembang itulah, kemudian Kementerian PKP akan menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi terhadap unit rumah subsidi ready stock yang dilaporkan.
“Sesudah kita lakukan verifikasi, kita akan berkirim surat ke Kementerian Keuangan bahwa kami sudah melakukan cek dan ricek terhadap rumah ready stock yang ada,” tuturnya.
Ara mengatakan, laporan dari hasil verifikasi itu akan diberikan kepada Menteri Keuangan, rencananya tanggal 31 Desember 2024.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita dan informasi seputar dunia properti dan bahan bangunan melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda selalu update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
