Dalam mencari pendanaan atau investasi yang terkait dengan sektor perumahan rakyat (rumah subsidi), Pemerintah harus berinisiatif sebagai pendorong utama, tidak mengandalkan investor.
KoranProperti.com (Jakarta) – Bisnis di sektor rumah subsidi yang diprogramkan Presiden Prabowo Subianto (Pemerintah), dinilai tidak memiliki margin keuntungan yang besar oleh sebagian investor, sehingga mereka tidak tertarik untuk ikut berinvestasi dalam urusan rumah rakyat.
Target pembangunan 3 juta rumah sangat tidak realistis. Program ini masih belum maksimal dalam proses realisasinya sampai tahun 2026 mendatang.
Pernyataan itu disampaikan Head of Research & Consulting CBRE Indonesia Anton Sitorus, belum lama ini di Jakarta.
“Dari awal pertama kali Program 3 Juta Rumah diluncurkan, saya sudah ngomong berkali-kali, program ini tidak mungkin bisa terealisasi, tidak realistis lah,” tegas Anton.
Lebih kritis lagi Anton menegaskan, selisih anggaran perumahan rakyat akan sangat berat, bila harus dipenuhi melalui skema investasi.
BACA INI: Program Perumahan Nasional Kacau-Balau, Begini Faktanya…
Untuk itulah Anton menyarankan, dalam proses pencarian dana atau investasi yang terkait dengan sektor perumahan rakyat, Pemerintah harus berinisiatif sebagai pendorong utama, dan tidak mengandalkan investor.
Menurutnya, saat ini Pemerintah hanya mampu memenuhi pembangunan dan renovasi sebanyak 770.000 unit rumah. Itu artinya terdapat selisih sekitar 2,3 juta unit rumah yang perlu direalisasikan dengan menggunakan anggaran non-APBN, untuk mengejar capaian Program 3 Juta Rumah pada tahun 2026 mendatang.
Seperti telah diberitakan sejumlah media sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran sebesar Rp57,7 triliun untuk pembangunan 770.000 unit rumah rakyat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.
Alokasi Anggaran Perumahan Rakyat
Dalam penjelasannya, Presiden Prabowo mengatakan, pembangunan 770.000 unit rumah itu akan direalisasikan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan renovasi rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Total jumlah rumah yang akan dapat dukungan APBN tahun 2026 adalah 770.000 rumah,” kata Prabowo dalam Pidato Presiden RI Tentang RUU APBN TA 2026 Beserta Nota Keuangannya, Jumat lalu (15/8/2025).
Dalam pidato itu, Prabowo juga menyebut bahwa 770.000 unit rumah itu akan dibangun di wilayah perkotaan dan pesisir di seluruh Indonesia.
Di sisi yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan bahwa total anggaran APBN yang bakal dikucurkan untuk sektor perumahan mencapai Rp57,7 triliun. Dana ini untuk mendukung pembangunan hingga renovasi rumah rakyat.
Adapun perinciannya, menurut Menkeu, sebesar Rp33,5 triliun anggaran disiapkan APBN untuk program FLPP dan juga akan ditambah injeksi dana dari PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) sebesar Rp6,6 triliun.
“Untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan mencapai Rp33,5 triliun, kita masih blending, dan dengan dana injeksi dari SMF sebesar Rp6,6 triliun, untuk membiayai pemilikan rumah MBR,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari YouTube Kemenkeu RI, Senin (18/8/2025).
Untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah ini, Pemerintah juga menyediakan Standar Biaya Khusus (SBK) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) senilai Rp5,6 triliun.
Anggaran perumahan itu juga akan digunakan untuk pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp8,6 triliun untuk 373.939 unit rumah.
Selain itu, Pemerintah juga telah menganggarkan pemberian insentif fiskal berupa bebas pajak atau PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk 40.000 unit rumah komersial dengan anggaran mencapai Rp3,4 triliun.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat memimpin Rapat Koordinasi, terkait Pembahasan Progres Capaian Per Segmentasi Rumah Bersubsidi KPR FLPP Tahun 2025 di Kantor BP Tapera Menara Mandiri II Lantai 7, Jakarta Rabu lalu (16/7/2025) mengatakan, pihaknya tetap optimis bahwa target KPR FLPP tahun 2025 sebanyak 350.000 unit bisa tercapai pada tahun ini.
Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), realisasi rumah subsidi hingga per tanggal 16 Juli 2025 telah mencapai 129.773 unit atau mengalami peningkatan sebesar 50,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menurut Menteri Ara, KPR FLPP merupakan program pro rakyat yang dilaksanakan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Melalui KPR FLPP ini, pemerintah menyalurkan Pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau serta berkualitas.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita dan informasi terbaru seputar dunia properti dan bahan bangunan melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda selalu update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
