Forum Dialog Properti: Kepastian Hukum dan Ekonomi MBR Tahun 2026
Industri properti Indonesia masih mengalami tiga problematika utama dalam penerapan kebijakan perumahan nasional yang sehat yaitu, kepastian hukum, kondisi ekonomi ...
Industri properti Indonesia masih mengalami tiga problematika utama dalam penerapan kebijakan perumahan nasional yang sehat yaitu, kepastian hukum, kondisi ekonomi ...
Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Adrianto P Adhi menyebut, intervensi Pemerintah dalam memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung ...
Akad massal 25.000 unit rumah subsidi yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Bogor, Senin besok (29/9/2025), hanya sekadar seremonial ...
Publik dan sejumlah konsultan properti menilai, Menteri PKP belum mampu menyelesaikan persoalan perumahan rakyat secara berkeadilan dan merata, khususnya bagi ...
Menteri PKP Maruarar Sirait belum mengeluarkan komentar apapun alias membisu, terkait pernyataan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah yang mengatakan, ada ...
Pemerintah gagal menangkap pesan Bung Hatta soal perumahan rakyat. Kebijakan perumahan nasional yang terlihat saat ini ialah Pemerintah lebih cenderung ...
Program 3 Juta Rumah terancam gagal, buktinya sebanyak 15 juta keluarga membutuhkan rumah. MBR juga sulit mendapatkan rumah layak huni, ...
Saat ini, kebijakan rumah subsidi pemerintah semakin amburadul. Rencana pengecilan ukuran rumah subsidi, pada akhirnya membuat rakyat miskin dan MBR ...
Sejauh ini, program pengadaan rumah tapak subsidi sederhana yang digembar-gemborkan Pemerintah dari tahun ke tahun, harganya masih terbilang tinggi dan ...
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bukanlah sosok ‘Ratu Adil’ yang mampu membawa perubahan besar dengan cepat, terutama ...

© 2024 Koran Properti