Forum Dialog Properti: Kepastian Hukum dan Ekonomi MBR Tahun 2026
Industri properti Indonesia masih mengalami tiga problematika utama dalam penerapan kebijakan perumahan nasional yang sehat yaitu, kepastian hukum, kondisi ekonomi ...
Industri properti Indonesia masih mengalami tiga problematika utama dalam penerapan kebijakan perumahan nasional yang sehat yaitu, kepastian hukum, kondisi ekonomi ...
Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Adrianto P Adhi menyebut, intervensi Pemerintah dalam memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung ...
Pasar apartemen dan kondominium di Jabodetabek dan Pulau Jawa, sampai akhir 2025 ini akan tetap lesu. Sejumlah pengembang apartemen dan ...
Dalam mencari pendanaan atau investasi yang terkait dengan sektor perumahan rakyat (rumah subsidi), Pemerintah harus berinisiatif sebagai pendorong utama, tidak ...
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, Pemerintah tidak akan lagi membantu permodalan pengembang besar. Di sisi lain, pengembang meminta pemerintah menetapkan ...
Target marketing sales PT Ciputra Development Tbk (CTRA) di tahun 2025 ini sebesar Rp11 triliun. Untuk mencapai target itu, seluruh ...
Kinerja MTLA tahun buku 2024 mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp2,021 triliun. Di sisi lain, proyek residensial Metland Kertajati yang telah ...
Faktor yang membuat masyarakat batal membeli rumah karena sering kali permasalahannya ada di KPR yaitu jenis floating rate-nya mengikuti suku ...
Para konsumen saling rebutan untuk mendapatkan klaster hunian modern seharga Rp800 jutaan ini, karena pajaknya ditanggung pemerintah dan sudah bisa ...
Implementasi pembebasan BPHTB perlu diperluas ke segmen kelas menengah. Mengingat, saat ini pembebasan BPHTB hanya berlaku bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ...

© 2024 Koran Properti