Pemilihan empat kabupaten untuk pilot project rumah MBR ini, dilakukan berdasarkan data realisasi KPR Sejahtera FLPP dalam tiga tahun terakhir.
KoranProperti.com (Jakarta) – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melalui Tapera Global Partnership (TGP) menargetkan akan membangun 500 ribu unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Target ini akan direalisasikan secara bersama-sama, dalam bentuk kerja sama strategis antara BP Tapera dengan PT Multinational Strategis Nusantara.
Pada tahap awal, untuk merealisasikan target ini, kedua belah pihak sepakat untuk membangun 40 ribu unit rumah MBR yang tersebar di empat kabupaten, sebagai pilot project.
Penandatanganan perjanjian kerja sama mitra strategis ini, dilakukan oleh Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Utama PT Multinational Strategis Nusantara Eva Marlina, disaksikan Komisaris Utama PT Multinational Strategis Nusantara, Mayjen TNI (Purn) Andogo Wiradi di kantor BP Tapera, Jumat (4/7/2025).
BACA INI: Soal Desain Rumah Subsidi Lippo: Menteri PKP dan BP Tapera Beda Pendapat, Rakyat Muak…!!!
Kerja sama mitra strategis antara PT Multinational Strategis Nusantara dan BP Tapera melalui Tapera Global Partnership (TGP) ini, bertujuan untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni dengan harga terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi untuk mendayagunakan sumber daya masing-masing, dalam mewujudkan target pembangunan 500 ribu unit rumah bagi MBR. Pada tahap awal akan dilakukan pilot project sebanyak 40 ribu unit rumah yang tersebar di empat kabupaten,” ujar Heru Pudyo Nugroho dalam siaran pers yang diterima koranproperti.com, Jumat (4/7/2025).
Menurut Heru, dalam kerja sama mitra stategis ini, BP Tapera berperan sebagai fasilitator yang menetapkan lokasi proyek jangka pendek dan jangka panjang, menyusun parameter seleksi pengembang, serta melakukan supervisi dan pendampingan teknis.
Komitmen Dukung 3 Juta Rumah
“Rekomendasi pengembang akan disusun BP Tapera bersama asosiasi pengembang berdasarkan kriteria ketat seperti rekam jejak, keterhunian, ketepatan sasaran, penilaian publik, serta kesiapan infrastruktur dan PSU (prasarana, sarana, dan utilitas),” ujar Heru.
Sedangkan, PT. Multinational Strategis Nusantara bertugas menyediakan pembiayaan konstruksi dan infrastruktur proyek, serta menjalin kontrak langsung dengan pengembang yang direkomendasikan.
Perusahaan ini juga akan memastikan setiap proyek tidak didanai secara ganda oleh skema pembiayaan perbankan, memiliki legalitas lengkap, studi kelayakan, dan terbuka untuk proses evaluasi di lapangan.
Adapun empat kabupaten yang menjadi pilot project rumah MBR ini yaitu Kabupaten Bekasi, Bogor, Tangerang, dan Karawang.
BACA INI: Program 3 Juta Rumah Terancam Gagal, Skema FLPP Menteri Ara Dibatalkan BP Tapera
Pemilihan empat kabupaten ini dilakukan berdasarkan data realisasi KPR Sejahtera FLPP dalam tiga tahun terakhir.
Sementara itu, Komisaris Utama PT Multinational Strategis Nusantara, Mayjen (Purn) Andogo Wiradi, mengungkapkan, komitmen perusahaannya untuk mendukung penuh Program 3 Juta Rumah Pemerintah.
“Kami hadir dengan skema pendanaan alternatif di luar KMK perbankan dan KUR perumahan,” ucapnya.
Andogo berharap, kolaborasi ini akan menjadi model kemitraan strategis jangka menengah yang terintegrasi, efisien, dan tepat sasaran dalam penyediaan rumah subsidi bagi MBR.
“Semoga kemitraan strategis ini, akan semakin memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan rakyat di Indonesia,” tutup Andogo.
Seperti diberitakan media ini sebelumnya, untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia, BP Tapera terus mencari solusi hunian, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Per 1 Januari 2025 sampai 21 Maret 2025 lalu, BP Tapera telah merealisasikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi sebanyak 90.779 unit.
Menurut Heru, realisasi perumahan KPR subsidi itu, terdiri dari data proses bangun sampai dengan akad sebanyak 55.186 unit dan realisasi penyaluran KPR subsidi FLPP dan Tapera sebanyak 35.593 unit rumah.
“BP Tapera selalu hadir sebagai solusi hunian bagi MBR,” katanya.
Sebelumnya, berdasarkan hasil survei Susenas beberapa waktu lalu, dilaporkan bahwa angka backlog perumahan kuantitatif mencapai 9,9 juta rumah tangga dan secara kualitatif mencapai 26,9 juta rumah tangga.
Terdapat 4,5 juta rumah tangga yang tidak memiliki rumah dan tidak tinggal di rumah layak huni.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita dan informasi terbaru seputar dunia properti dan bahan bangunan melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda selalu update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
