Sampai hari ini, perkembangan program perumahan nasional Pemerintah masih ‘gelap’, backlog rumah juga terus menanjak naik. Belum lagi omon-omon rumah gratis buat rakyat yang sudah terlanjur dijanjikan Pemerintah via Kementerian PKP, kini jejaknya menghilang misterius.
KoranProperti.com (Jakarta) – Dua bulan menjelang satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran (Oktober 2025), program perumahan nasional yang difokuskan untuk rakyat masih belum memperlihatkan hasil yang signifikan, bahkan terkesan kacau-balau.
Padahal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dipimpin Maruarar Sirait dan Wamen PKP Fahri Hamzah sudah berjalan 10 bulan.
Faktanya, Fahri dalam rapat evaluasi di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Rabu (13/8/2025), mengakui bahwa program renovasi rumah masih nol, penataan kawasan masih nol, Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) juga masih nol. Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo, menurut Fahri masih jalan di tempat.
Fahri juga pernah menyebut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya di tahun 2025, backlog rumah tidak lagi di angka 9,9 juta atau 12 juta seperti yang disampaikan kepada publik. Jumlah backlog rumah baru sekitar 15 juta.
Backlog renovasi RTLH (rumah tidak layak huni) sekitar 26 juta. Hal itu ditegaskan Fahri saat acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta Pusat, Senin (21/4/ 2025).
BACA INI: Program 3 Juta Rumah Terancam Gagal, 15 Juta Keluarga Butuh Rumah, Apa Sih Solusi Menteri PKP?
Angka yang disebutkan Fahri diatas, nyaris mendekati angka yang sama dengan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2023 lalu yaitu backlog rumah mencapai 12,7 juta unit.
Sekitar 93 persen backlog berasal dari kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan sekitar 60 persennya adalah MBR yang bekerja di sektor informal.
Pada tahun 2022 lalu, data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menyebut angka backlog rumah mencapai 11 juta unit. Artinya, dari tahun ke tahun (dari tahun 2022 sampai tahun 2025) backlog rumah bukan semakin berkurang, tetapi semakin tinggi.
Selain itu, saat Fahri bertemu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Jumat (1/8/2025), dia menyebutkan terdapat lebih dari 15 juta keluarga masuk dalam kategori membutuhkan rumah.
Berdasarkan data yang ditelusuri koranproperti.com dari berbagai sumber, ternyata banyak faktor yang menyebabkan program perumahan nasional Pemerintah kacau-balau.
Indikator Perumahan Nasional Kacau Balau
Sejumlah faktor ini, menjadi ukuran untuk melihat program perumahan nasional kacau-balau. Adapun beberapa faktor tersebut di antaranya ialah, harga rumah subsidi FLPP maupun komersial (swasta) semakin tidak terjangkau, lokasi hunian yang jauh dari pusat kota, prosedur persyaratan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang masih dinilai menyulitkan dan bertele-tele, serta Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) yang diduga kuat menjadi ‘dalang’ sulitnya rakyat dalam membeli rumah baru yang diprogramkan Pemerintah.
Di sisi lain, tingginya backlog rumah, menurut data Bappenas pada tahun 2024 lalu ialah disebabkan oleh arus urbanisasi yang sangat tinggi yaitu sekitar 67,1 persen penduduk Indonesia, memilih tinggal di kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Tingginya arus urbanisasi ini, tidak disertai dengan pasokan rumah yang sesuai dengan kebutuhan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan bahwa di Indonesia, kebutuhan penyediaan rumah bagi masyarakat berkisar antara 820.000 hingga 1 juta rumah per tahunnya.
Kebutuhan ini, Menurut Menkeu, bisa dipenuhi sekitar 40 persen oleh private sector, sedangkan yang berasal dari intervensi pemerintah hanya sekitar 20 persen. Sisanya, yaitu sebanyak 40 persen tidak dapat terpenuhi sehingga terjadi backlog.
Menkeu mengungkapkan, selisih kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak huni terus meningkat dari tahun ke tahun.
Kalau setiap tahun dibutuhkan sekitar 1 juta rumah dan hanya 60 persen yang bisa dipenuhi, baik dari private sector maupun intervensi pemerintah, maka akan selalu ada backlog. Saat ini estimasinya ada 10 sampai 12 juta backlog rumah. Angka backlog ini akan terus bertambah besar dari tahun ke tahun, bila tidak diselesaikan.
“Population growth di perkotaan itu sebesar 4,1 persen, jauh dari population growth secara umum karena adanya migrasi dari desa atau kota kecil ke kota yang lebih besar,” tandas Sri Mulyani.
Selain persoalan backlog, rakyat juga masih menunggu rumah gratis yang dijanjikan Menteri PKP Maruarar Sirait beberapa waktu lalu.
November tahun 2024 lalu, Kementerian PKP berjanji akan memulai program pembangunan dan pembagian rumah gratis untuk rakyat. Hal itu disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait, dalam rapat kerjanya bersama dengan Komisi V DPR RI, beberapa waktu lalu.
Saat itu, Menteri Ara mengaku sudah bertemu dengan empat perusahaan besar yang berkomitmen membantu serta mendukung program rumah gratis. Rumah gratis ini akan diprioritaskan untuk PNS, TNI, Polri, guru, serta masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, faktanya hingga hari ini, keberadaan program perumahan nasional untuk rakyat masih ‘gelap’ dan backlog rumah juga terus menanjak naik. Belum lagi omon-omon rumah gratis buat rakyat yang sudah terlanjur dijanjikan Pemerintah, konon kabarnya kini jejaknya menghilang secara misterius.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita dan informasi terbaru seputar dunia properti dan bahan bangunan melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda selalu update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
Hotline Redaksi (WA) 0812 8934 9614
Email: redaksi@koranproperti.com
