Rencana pembentukan BP3R, diduga kuat karena kinerja Kementerian PKP dibawah pimpinan Maruarar Sirait berjalan sangat lambat dalam percepatan pembangunan rumah rakyat. Bahkan, pembangunan rumah subsidi KPR FLPP tahun 2025 dinilai banyak pihak tidak mencapai target, seperti yang diharapkan Pemerintah.
KoranProperti.com (Jakarta) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengaku, dirinya diajak langsung Presiden Prabowo untuk mencarikan solusi, atas terjadinya berbagai permasalahan kronis sektor perumahan nasional. Usai pertemuan itu, Fahri menyebut, Presiden Prabowo akan secepatnya membentuk Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R).
Pembentukan BP3R dilakukan Presiden Prabowo, diduga kuat karena kinerja Kementerian PKP dibawah pimpinan Maruarar Sirait berjalan sangat lambat dalam pembangunan rumah rakyat. Bahkan, pembangunan rumah subsidi KPR FLPP tahun 2025 dinilai banyak pihak, tidak mencapai target seperti yang diharapkan Pemerintah.
Rencana pembentukan BP3R sempat menimbulkan spekulasi politik, pro dan kontra, serta rumors negatif di masyarakat. Rencana pembentukan BP3R ini, disinyalir merupakan kode keras Presiden Prabowo untuk Kementerian PKP, dan ada isu Presiden Prabowo akan segera melakukan reshuffle, atau mutasi pejabat menteri di dalam kabinetnya.
Terkait rencana pembentukan BP3R ini, Fahri mengatakan bahwa dirinya belum ditunjuk Presiden Prabowo untuk mengisi jabatan Kepala BP3R, bila lembaga ini jadi dibentuk.
“Saya belum ditunjuk sebagai Kepala BP3R, bila lembaga ini jadi dibentuk. Tapi, diskusi saya dengan pak Prabowo banyak membahas permasalahan perumahan nasional,” kata Fahri, sembari menambahkan bahwa saat ini, sektor perumahan nasional terlalu banyak ditangani sejumlah lembaga, sehingga pembangunan perumahan, khusus bagi rakyat berjalan sangat lambat.
Untuk itu, lanjut Fahri, Presiden Prabowo akan segera membentuk lembaga Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R). Status lembaga ini, sambung Fahri, setara dengan Kementerian dan dipimpin seorang pejabat Menteri.
“Jadi nanti, kemungkinan kerjaan Kementerian PKP hanya fokus pada persoalan regulasi dan penggunaan anggaran APBN. Sedangkan, lembaga BP3R kerjaannya bersifat eksekusi, terkait kebijakan perumahan nasional,” jelasnya.
Fahri berpendapat, keberadaan lembaga BP3R bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan kebijakan perumahan nasional yang selama ini sangat tersendat dan lambat, karena fragmentasi dan banyaknya kewenangan dan kepentingan lembaga.
Menanggapi rencana pembentukan BP3R oleh Presiden Prabowo, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, dia berencana akan bertemu dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM).
Pembentukan BP3R Belum Urgensi
Kemudian, menurut Menteri Ara, dia juga akan bertemu Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani.
Namun, Menteri Ara tidak secara tegas menunjukkan sikap bahwa dirinya setuju atau tidak setuju dengan rencana pembentukan BP3R. Bahkan, Menteri Ara juga tidak menyebutkan, apa alasan dia berencana bertemu dengan sejumlah pejabat yang disebutkannya, setelah tahu bahwa Presiden Prabowo bertemu Fahri Hamzah dan berencana akan membentuk BP3R.
Sementara itu, menurut Fahri, rencana pembentukan BP3R ini merupakan keinginan Prabowo, usai dirinya bertemu dengan kepala negara di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/12/2025).
“Nantinya, mungkin lembaga BP3R ini, akan mengurus persoalan tanah, pengadaan lahan, kemudian mengambil alih persoalan perizinan, persoalan pembiayaan serta manajemen hunian yang berbasis hunian sosial,” kata Fahri.
BACA INI: Banjir Membawa Sengsara: Sejumlah Perumahan Banjir, Pengembang Tetap Untung, Penghuni Pasti Buntung
Dalam kesempatan berbeda, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Bank Tanah (BBT) Hakiki Sudrajat menduga, nantinya posisi BP3R secara hirarki berada di bawah Kementerian PKP.
Di lain pihak, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) menilai, pembentukan lembaga baru seperti BP3R belum menjadi urgensi utama dalam mengatasi backlog perumahan nasional, dan menyelesaikan berbagai persoalan rumah rakyat.
Sekretaris Jenderal DPP REI Raymond Arfandy menyebut, saat ini Pemerintah sudah memiliki struktur kelembagaan yang memadai yaitu Kementerian PKP dan Satgas Perumahan.
“Rencana pembentukan lembaga BP3R belum terlalu urgensi dan mendesak. Kita sudah memiliki Kementerian PKP maupun Satgas Perumahan,” ujar Raymond, Jumat (9/1/2026).
Menurut Raymond, sebaiknya Pemerintah segera melakukan terobosan baru dan cepat, terkait kebijakan perumahan nasional yang tujuannya untuk memperlancar sistem penyediaan rumah rakyat, serta mempermudah akses pembiayaan rumah subsidi KPR FLPP bagi masyarakat.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita terbaru dunia properti melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
Hotline Redaksi (WA) 0812 8934 9614
Email: redaksi@koranproperti.com
