Semua penghasilan anggota DPR RI, berasal dari uang rakyat yang sudah bersusah payah bekerja dan membayar pajak. Kenikmatan yang digenggam anggota parlemen bukan hanya soal tunjangan rumah saja, tetapi juga gaji mereka dan tunjangan lainnya bisa tembus hingga mencapai Rp230 juta per orang/per bulan.
KoranProperti.com (Jakarta) – Di tengah-tengah susahnya rakyat membeli rumah subsidi KPR FLPP yang diprogramkan Pemerintah via Kementerian PKP, ternyata sebanyak 580 anggota parlemen asyik menerina tunjangan rumah hingga tembus mencapai angka Rp348 miliar per tahun.
Bila dihitung secara matematis (hanya dari tunjangan rumah saja), setiap anggota DPR akan menerima sekitar Rp600 juta per tahun. Belum lagi tunjangan lain, plus gaji yang jumlahnya sangat besar bila ditotal secara keseluruhan. Itu semua berasal dari uang rakyat yang sudah bersusah-payah bekerja dan membayar pajak.
Keadaan ini sungguh membuat miris. Bangsa ini yang katanya bermoral, beradab berazaskan Pancasila, faktanya, hal itu tidak berlaku bagi ratusan oknum yang mengaku mewakili rakyat di parlemen.
Entah apa yang ada di pikiran para elit politik, dan para pemimpin bangsa ini. Nampaknya, kesejahteraan dan keadilan rakyat, tidak lagi menjadi elemen penting bagi mereka.
Seperti banyak diberitakan sejumlah media sebelumnya, tunjangan rumah anggota DPR RI untuk masa jabatan 2024-2029, sebesar Rp50 juta per orang setiap bulan. Tunjangan ini sudah diatur dalam Surat Sekjen DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 Tahun 2024.
BACA INI: Seremonial Belaka! Hapernas Digelar, Jutaan Rumah Rakyat Masih ‘Compang-Camping’
Sontak saja, hal ini langsung mendapat kecaman publik, mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan para akademisi kampus.
Tunjangan rumah itu dinilai, sangat jelas telah melukai keadilan dan kesejahteraan rakyat, sekaligus menggembosi backlog rumah yang sedang di alami negara ini.
Mengapa tunjangan itu diberikan? Alasannya, karena anggota DPR tidak lagi mendapatkan rumah dinas di kawasan Kalibata dan Ulujami, Jakarta. Kedua lokasi rumah dinas itu, dinilai sudah tidak layak huni, kemudian diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Penghasilan DPR dari Uang Rakyat
Kenikmatan yang digenggam anggota DPR bukan hanya soal tunjangan rumah saja, tetapi juga, penghasilan per orang anggota DPR bisa tembus hingga mencapai Rp230 juta per orang/per bulan.
Bila tunjangan rumah DPR itu dikonversikan untuk menopang biaya rumah subsidi FLPP bagi rakyat, maka Pemerintah berpeluang besar bisa mengatasi backlog rumah rakyat dengan cepat.
Perlu diketahui, harga rumah subsidi di zona wilayah Jawa (tidak termasuk Jabodetabek), sebesar Rp166 sampai Rp240 juta juta per unit. Nah, Jika dikalkulasi dengan harga rumah subsidi di atas, maka tunjangan rumah DPR itu, bisa membangun sekitar 2.096 unit rumah subsidi untuk rakyat.
Jadi, anggaran Rp348 miliar per tahun yang dikeluarkan untuk tunjangan rumah anggota parlemen, itu setara dengan 1.450 sampai 2.096 unit rumah subsidi yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
BACA INI: Menteri PKP Berikan Penghargaan Buat Tokoh Perumahan, Fahri Hamzah Bilang Begini…
Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengatakan, para anggota DPR tidak layak menerima tunjangan rumah. Menurut Iwan, secara ekonomi, latar belakang para anggota dewan umumnya sudah mapan.
“Para anggota DPR itu, ekonominya tidak kekurangan, rata-rata mereka orang kaya dan sudah lebih dari cukup. Jadi sangat tidak signifikan, kalau mereka diberikan tunjangan rumah” ujar Iwan di Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Sementara itu, Aditiarama, warga Cibitung yang sehari-hari berdagang secara online menyebut, para anggota DPR tidak mau memahami kesusahan rakyat.
“Padahal, semua uang yang mereka terima itu berasal dari duit rakyat yang sudah bersusah payah bekerja dan membayar pajak. Mereka serakah dan tidak tidak tahu malu,” tandas Adit kepada koranproperti.com, Rabu (27/8/2025).
Mengutip pernyataan presiden pertama Amerika Serikat (AS) George Washington, “Banyak partai politik terpesona dan menampung orang-orang populer untuk mendulang suara dan orang-orang yang terlihat baik, populer, tapi licik, super ambisi dan tidak memiliki prinsip etika dalam berpolitik, sehingga banyak mengkhianati rakyat yang telah memberikan suara sampai mereka sukses ke parlemen“.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita terbaru dan informasi seputar dunia properti dan bahan bangunan melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda selalu update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
Hotline Redaksi (WA) 0812 8934 9614
Email: redaksi@koranproperti.com
