Danantara menjadi peluang emas untuk mengakhiri fragmentasi BUMN, memperkuat kedaulatan ekonomi, dan memastikan modal nasional bekerja lebih produktif.
KoranProperti.com (Jakarta) – Peluncuran Danantara, Superholding BUMN baru yang mengelola aset strategis senilai lebih dari Rp14.000 triliun, telah menempatkan Indonesia pada persimpangan sejarah ekonomi-politik.
Entitas raksasa ini memicu gelombang optimisme, sekaligus skeptisisme yang mendasar, menyentuh jantung perdebatan tentang arah pembangunan nasional ke depan.
Komisaris PT Pelindo (Persero) dan Mantan Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono menyatakan, publik menaruh harapan besar agar Danantara menjadi peluang emas untuk mengakhiri fragmentasi BUMN, memperkuat kedaulatan ekonomi, dan memastikan modal nasional bekerja lebih produktif. Namun, optimisme ini diiringi kritik tajam dari ekonom, akademisi, dan pelaku usaha. Mereka menyoroti isu krusial, seperti transparansi sumber pembiayaan. risiko tumpang tindih mandat dengan kementerian, serta potensi konsentrasi kekuasaan ekonomi yang terlalu besar pada satu entitas negara.
Perdebatan mengenai Danantara, menurut Arief, tidak seharusnya dilihat secara sempit sebagai isu administrasi BUMN, melainkan sebagai bagian dari transformasi geopolitik ekonomi Indonesia dalam menghadapi dinamika global yang berubah sangat cepat.
Arief menegaskan, di tengah kontestasi modal, kompetisi energi, perang teknologi, dan polarisasi AS-Tiongkok, Danantara menempatkan Indonesia sebagai aktor ekonomi geostrategis, bukan sekadar pasar pasif. Indonesia sedang melakukan lompatan struktural serupa dengan negara-negara yang menggunakan Sovereign Wealth Fund (SWF) sebagai instrumen geopolitik.
“Selama beberapa dekade, negara hadir sebagai regulator. Namun, dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sekitar Rp3.300 triliun, kapasitas fiskal formal tidak lagi cukup untuk agenda besar seperti hilirisasi mineral, energi bersih, dan digitalisasi,” tegas Arief kepada wartawan, Jumat (5/12/2025).
Menurut Arief, kini negara tidak punya pilihan kecuali masuk ke pasar sebagai investor strategis, bukan penonton. Danantara menjadi instrumen untuk memobilisasi modal nasional di luar APBN.
Konsolidasi kepemilikan atas entitas vital seperti BRI, Mandiri, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID adalah fondasi untuk membentuk kekuatan kapital strategis yang mampu bersaing di arena global.
Arief menjelaskan bahwa secara teori, ini adalah pergeseran dari liberal regulatory state menuju developmental strategic state, atau negara yang aktif mengarahkan investasi, bukan sekadar mengatur dari kejauhan.
Tiga Tujuan Strategis Nasional
Danantara diposisikan sebagai instrumen kunci untuk mencapai tiga tujuan strategis nasional yaitu:
1. Ketahanan Energi dan Hilirisasi: Danantara berpotensi menjadi kunci bagi ketahanan energi nasional. Penguasaan aset energi adalah soal kedaulatan negara. Ambisi Indonesia menjadi pusat produksi baterai dan Electric Vehicle (EV) global, membutuhkan mobilisasi modal jangka panjang dan pembangunan rantai pasok industri dari hulu ke hilir.
”Dengan kontrol atas mineral strategis seperti nikel, bauksit, dan tembaga di bawah MIND ID, Danantara memastikan hilirisasi tidak berhenti pada smelter, tetapi berujung pada manufaktur berbasis teknologi tinggi,” ujarnya.
2. Geopolitik Teknologi dan Kedaulatan Data: Arena persaingan global kini berpindah ke jaringan 5G, Artificial Intelligence (AI), dan penguasaan data. Dengan Telkom sebagai salah satu pilar utama, Danantara dapat memimpin investasi besar-besaran dalam pembangunan Infrastruktur digital nasional (e.g., national data center) seperti, jaringan cloud computing yang berdaulat, pengembangan AI domestik, penguatan sistem pertahanan siber, penguasaan infrastruktur digital di era cloud sovereignty dan data sovereignty bukan lagi pilihan ekonomi, melainkan instrumen pertahanan nasional.
3. Membangun Sovereign Strategic Capabilities: Danantara adalah perangkat untuk membangun fondasi jangka panjang dari kekuatan ekonomi nasional yaitu energi yang berdaulat, industri yang terintegrasi, dan ekosistem digital yang aman.
”Jika Indonesia tidak memiliki instrumen kapital strategis, kita akan terus menjadi pasar, bukan pemain. Danantara memberi kita kesempatan untuk membalik posisi, dari pasar menjadi pemain, dari pengekspor bahan mentah menjadi produsen nilai tambah,” tegasnya.
Meskipun potensi Danantara sangat besar, lanjut Arief, risiko konsentrasi kekuasaan yang berbahaya tidak dapat diabaikan. Keberhasilannya bergantung pada tata kelola yang transparan, independen, dan bebas kepentingan jangka pendek.
Keseimbangan adalah kunci: membangun kekuatan, tanpa membuka ruang penyalahgunaan, menjaga kedaulatan tanpa menjadi dominasi, dan mengelola aset strategis tanpa mematikan kompetisi pelaku usaha nasional.
BACA INI: Duh! Tahun 2026 Harga Rumah Diprediksi Naik, Menteri PKP dan BP Tapera Beda Pendapat
Arief menambahkan, melalui Danantara, Presiden Prabowo Subianto dan Pemerintah berupaya memastikan kekayaan negara kembali kepada rakyat, aset strategis menjadi pendorong produktivitas, dan kapasitas ekonomi Indonesia berdiri tegak, di panggung global sebagai pemain yang disegani.
”Keberhasilan Danantara ditentukan kedewasaan kolektif kita sebagai warga negara. Kita harus mendukung transformasi besar ini dengan optimisme rasional yaitu memberi ruang bagi terobosan strategis, namun tetap kritis dan waspada terhadap potensi penyimpangan,” pungkas Arief.
Arief menekankan, pentingnya pengawasan publik, transparansi, dan akuntabilitas menjadi budaya bersama. Di tangan publik yang cerdas dan berdaulat, Danantara dapat menjadi kendaraan sejarah yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih adil, mandiri, dan bermartabat.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita terbaru dunia properti melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
Hotline Redaksi (WA) 0812 8934 9614
Email: redaksi@koranproperti.com
