Pertumbuhan rumah tapak melambat. Pada semester awal tahun 2025, daya beli masyarakat tertekan. Sedangkan, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih menjadi pilihan utama dalam pembelian rumah di pasar primer, dengan porsi mencapai 70,68 persen dari total pembiayaan pembelian rumah.
KoranProperti.com (Jakarta) – Pertumbuhan rumah tapak pada kuartal I tahun 2025 melambat. Hal ini beriringan dengan loyonya dan tertekannya daya beli masyarakat, akibat ketidakpastian ekonomi nasional serta krisis ekonomi global.
Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian PKP berencana akan melakukan kajian ulang, terkait harga rumah subsidi, khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kemungkinan akan ada perubahan harga dan skema FLPP untuk pembelian rumah subsidi.
Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan, perlambatan ini terjadi, karena dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan harga rumah tipe kecil dan menengah.
Berdasarkan hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) yang dirilis Bank Indonesia (BI), Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) di kuartal I-2025 hanya tumbuh 1,07 persen secara tahunan (year on year/YoY), melambat dibandingkan pertumbuhan kuartal IV-2024.
BACA INI: Ekonomi Suram: Pengembang Meradang, Digital Marketing Jadi Solusi Pemasaran
Lebih jauh Denny memaparkan, pada kuartal I-2025, harga rumah kecil tumbuh 1,39 persen YoY, dan rumah menengah 1,14 persen YoY, melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang masing-masing tumbuh 1,84 persen YoY dan 1,31 persen YoY. Sementara itu, harga rumah besar relatif stabil, tumbuh 0,96 persen YoY.
“Secara keseluruhan, penjualan unit properti residensial melambat sebesar 0,73 pesren YoY, membaik dibandingkan kuartal sebelumnya yang mengalami kontraksi 15,09 persen YoY,” ujar Denny dalam siaran pers yang diterima koranproperti.com, Jumat (9/5/2025).
Kaji Ulang Harga Rumah Subsidi
Menurut Denny, secara spasial, dari 18 kota yang disurvei BI, terdapat 12 kota mengalami perlambatan IHPR tahunan, dengan penurunan paling tajam terjadi di Kota Samarinda dan Kota Denpasar.
Di Samarinda, pertumbuhan harga hunian anjlok dari 2,36 pesren YoY pada kuartal IV-2024 menjadi hanya 0,18 persen YoY pada kuartal I-2025. Di Denpasar, melambat dari 1,79 persen YoY menjadi 0,90 persen YoY.
Sedangkan harga rumah di enam kota lainnya mengalami akselerasi dan pertumbuhan positif, terutama di Kota Banjarmasin yaitu dari 1,29 persen YoY menjadi 2,18 persen YoY.
Kenaikan harga rumah juga terjadi di Kota Semarang dari 0,62 persen menjadi 0,85 persen YoY dan Kota Palembang dari 1,29 persen menjadi 1,43 persen YoY.
Dalam soal pembiayaan rumah, Denny memaparkan, sumber utama dana pembangunan rumah masih berasal dari dana internal pengembang, yang mencakup 77,28 persen dari total pembiayaan pembangunan keseluruhan.
BACA INI: Rumah Subsidi Pekerja Industri Media Diluncurkan di Bekasi, Begini Komentar Sinis Awak Pers…!!!
Sementara itu, bila dilihat dari sisi konsumen, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih menjadi pilihan utama dalam pembelian rumah di pasar primer, dengan porsi mencapai 70,68 persen dari total pembiayaan pembelian rumah.
Seperti diketahui, batas maksimal harga jual rumah subsidi sudah ditetapkan pemerintah. Tahun ini, harga rumah subsidi masih sama seperti pada 2024 lalu.
Ditetapkannya batas penghasilan maksimum dari golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk membeli rumah subsidi, membuat pengembang mengusulkan kepada pemerintah untuk mengkaji ulang harga rumah subsidi.
Adanya potensi akan terjadi kenaikan harga rumah subsidi di tahun berikutnya, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pihaknya sedang melakukan proses evaluasi.
“Saat ini sedang dalam proses pengkajian internal. Kami akan segera melakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri PUPR yang lama, terkait harga rumah subsidi. Tentunya ini akan menjadi bahan pertimbangan juga,” katanya, kepada pers saat meresmikan rumah subsidi untuk pekerja industri media di Perumahan Gran Harmoni, Cibitung, Bekasi, Selasa (6/5/2025).
Menurut Heru, untuk menentukan harga jual rumah subsidi harus dilihat dari berbagai faktor, salah satunya harga tanah yang semakin naik.
“Kita akan melakukan kajian bersama dengan Kementerian PKP. Kemungkinan juga ada perubahan skemanya. Fasilitas FLPP bukan hanya untuk rumah tapak saja, tapi bisa juga untuk rumah vertikal. Ini sedang kita kaji bersama,” tutupnya.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita dan informasi seputar dunia properti dan bahan bangunan melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda selalu update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
