Industri properti Indonesia masih mengalami tiga problematika utama dalam penerapan kebijakan perumahan nasional yang sehat yaitu, kepastian hukum, kondisi ekonomi MBR dan backlog rumah.
KoranProperti.com (Jakarta) – Problematika industri properti Indonesia, muncul secara eksplisit, dalam Forum Inabanks Investment & Property Outlook: Peluang dan Tantangan Bisnis Tahun 2026, yang digelar di Jakarta, Rabu, (12/11/2025).
Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Buhari Sirait menegaskan, Pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi tiga juta unit rumah hingga tahun 2029.
Program ini menjadi bagian integral dari peta jalan penyediaan hunian layak dan berkelanjutan, serta mendukung agenda nasional dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.
Menurutnya, Indonesia masih menghadapi backlog perumahan mencapai 9,9 juta rumah tangga, dengan 26,9 juta rumah tangga tinggal di hunian tidak layak dan 79 persen di antaranya berada di wilayah perkotaan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap keluarga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), memiliki akses terhadap hunian layak yang aman dan terjangkau,” ujarnya.
Pemerintah melalui Kementerian PKP telah mengeluarkan kebijakan pembebasan BPHTB, retribusi PBG, dan percepatan perizinan pembangunan rumah bagi MBR, maksimal 10 hari kerja melalui SKB Tiga Menteri.
Selain itu, Pemerintah juga memperkuat pembiayaan melalui FLPP sebesar Rp25,1 triliun untuk 350.000 unit rumah, dan KUR Perumahan Rp130 triliun untuk mendukung pengembang serta kontraktor kecil.
“Skema rent to own (RTO) juga akan diperluas bagi pekerja informal, agar mereka dapat memiliki rumah melalui pola sewa-beli yang lebih fleksibel,” tambah Buhari.
Buhari optimistis, sektor perumahan akan tumbuh positif pada tahun 2026, karena ditopang penurunan suku bunga BI ke level 4,75 persen, stimulus fiskal, serta proyek infrastruktur strategis seperti MRT Fase 2, LRT Jabodebek, dan Tol Layang Jabodetabek.
Paradigma Baru Propertinomic
Sementara itu, Kepala Badan Advokasi dan Perlindungan REI Adri Istambul Lingga Gayo Sinulingga menekankan, pentingnya paradigma baru propertinomic yang berfokus kepada sektor properti sebagai pengungkit utama perekonomian nasional.
Berdasarkan riset LPEM UI, sektor ini menyumbang sekitar 16 persen terhadap PDB nasional, senilai Rp2.300 sampai 2.800 triliun, serta menciptakan 19 juta lapangan kerja yang tersebar di lebih dari 185 sektor turunan.
“Properti bukan hanya bisnis atau aset investasi. Industri properti merupakan katalis pertumbuhan dan instrumen pemerataan kesejahteraan sosial,” jelas Adri.
Dia menilai, kombinasi PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga tahun 2027, program 3 juta rumah, serta digitalisasi OSS akan mempercepat ekspansi properti nasional di tahun depan.
Dalam kesempatan yang sama, Mewakili Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Ricky Kusmayadi menegaskan bahwa Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada tahun 2029, dengan investasi sebagai engine of growth menuju visi Indonesia Emas 2045.
Menurut Ricky, hingga kuartal III tahun 2025, realisasi investasi nasional telah mencapai Rp1.434,3 triliun, atau 75,3 persen dari target tahunan. Komposisi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp789,7 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp644,6 triliun.
Tiga sektor dengan kontribusi terbesar adalah industri logam dasar (Rp196,4 triliun), transportasi dan telekomunikasi (Rp163,3 triliun), serta perumahan dan kawasan industri (Rp105,2 triliun).
Ricky berpendapat, sektor properti dan konstruksi memiliki multiplier effect yang tinggi bagi perekonomian nasional. Properti dan bahan bangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan rantai pasok nasional.
“Kepastian hukum dan proses perizinan yang efisien adalah fondasi bagi pertumbuhan investasi yang sehat dan berkelanjutan,” kata Ricky.
Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif fiskal dan dukungan investasi strategis, terutama di sektor hilirisasi sumber daya alam. Nilai investasi hilirisasi sepanjang 2025 tercatat mencapai Rp431,4 triliun, naik 58,1 persen, dibanding tahun sebelumnya dan berkontribusi hingga 30 persen terhadap total investasi nasional.
“Investasi hilirisasi akan memperkuat struktur ekonomi domestik, menciptakan nilai tambah di dalam negeri, dan membuka hingga 3 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun ke depan,” tambahnya.
Pengamat properti CBRE Indonesia Anton Sitorus memperkirakan tahun 2026 akan menjadi fase pemulihan moderat bagi sektor properti nasional. Dia menyoroti pertumbuhan positif pada segmen logistik dan industri yang menjadi penopang utama di tengah stabilisasi pasar residensial.
“Stabilitas makroekonomi dan dorongan kebijakan fiskal akan memperkuat keyakinan investor untuk jangka menengah,” ujarnya.
Menurut Anton, tren utama properti ke depan mencakup gedung hijau berkelanjutan, kawasan TOD, dan adopsi PropTech berbasis kecerdasan buatan.
“Pengembang yang adaptif terhadap digitalisasi dan keberlanjutan, akan menjadi pemain dominan di lanskap properti masa depan,” tutup Anton.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita terbaru dunia properti melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
Hotline Redaksi (WA) 0812 8934 9614
Email: redaksi@koranproperti.com
