Dalam fase 30 hari pertama pascabencana di Sumatera, penanganan dilakukan dalam status tanggap darurat dengan koordinasi dan arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
KoranProperti.com (Jakarta) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibawah ‘komando’ Menteri PU Dody Hanggodo bergerak cepat untuk membereskan sisa-sisa kerusakan lingkungan, akibat bencana alam beberapa waktu lalu di sejumlah wilayah Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sampai tanggal 15 Januari 2026, pukul 12.00 WIB, upaya penanganan difokuskan pada infrastruktur dasar, terutama pemulihan konektivitas, dukungan layanan sumber daya air, serta penguatan pemulihan ekonomi masyarakat.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, Kementerian PU memiliki balai teknis yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia, sehingga dapat bergerak cepat ketika terjadi bencana alam. Balai teknis itu menjadi garda terdepan menuju lokasi terdampak bencana, untuk melaksanakan penanganan awal.
“Bila terjadi bencana alam di seluruh wilayah Indonesia, kami bergerak cepat untuk membereskan sejumlah infrastruktur yang rusak,dan bentuk penanganan lainnya,” kata Menteri Dody dalam Media Briefing di Kementerian PU, Jakarta, Jumat pagi (16/1/2026).
Menurut Dody, dalam fase 30 hari pertama pascabencana, penanganan dilakukan dalam status tanggap darurat dengan koordinasi dan arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Fokus utama penanganan yaitu membuka akses jalan dan jembatan, agar konektivitas dan arus logistik, termasuk distribusi pangan, BBM, dan LPG, dapat berjalan lancar.
Untuk mendukung penanganan itu, tambah Dody, Kementerian PU telah mengerahkan sekitar 1.332 personel pada tahap awal, termasuk 402 orang generasi muda Kementerian PU. Gerak cepat Kementerian PU juga didukung TNI, Polri, serta masyarakat setempat dengan jumlah sekitar 1.366 orang.
BACA INI: WINGS Group Kirim Bantuan ke Sumatera, Komitmen Peduli Kemanusiaan
“Selain bantuan teknis, kami juga menerapkan pola padat karya sejak pertengahan Desember 2025 lalu. Langkah ini dilakukan agar masyarakat terdampak, dapat tetap produktif dan memperoleh penghasilan, sekaligus mempercepat proses pemulihan infrastruktur dasar di lapangan,” tandas Dody.
Lebih jauh Menteri Dody memaparkan, dalam menangani bencana alam, pihaknya menggunakan pola padat karya, agar pemulihan lingkungan berjalan cepat. Kementerian PU bersama TNI, Polri, serta masyarakat dipekerjakan secara padat karya bekerja selama 24 jam.
“Kita semua berharap perekonomian masyarakat dapat bergulir kembali. Program padat karya yang kita jalankan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo bahwa Rehabilitasi dan Rekonstruksi harus berbasis build back better,” pungkasnya.
Kementerian PU juga telah menyalurkan 1.854 alat berat dan 467 sarana pendukung untuk mempercepat penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Dalam kesempatan itu, Menteri Dody menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah Daerah, serta masyarakat dalam rangka mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana alam.
Total Kerugian Bencana Sumatera 2025
Seperti dilaporkan sebelumnya, bencana hidrometeorologi masif yang melanda Pulau Sumatera pada Desember 2025 lalu, telah mencapai status krisis kemanusiaan. Jumlah kerugian bencana alam di Sumatera diperkirakan mencapai Rp70 Triliun.
Berdasarkan data akumulatif Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan laporan koordinasi Basarnas (22 Desember 2025), angka kematian di seluruh wilayah terdampak mencapai ratusan jiwa.
Di Sumatera Barat, korban meninggal dunia tercatat mencapai 248 orang dengan 82 orang lainnya masih hilang, mayoritas di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar. Di Sumatera Utara, BPBD melaporkan sedikitnya 112 korban jiwa di Medan, Deli Serdang, dan Langkat. Di Aceh, 54 orang meninggal. Di Sumatera Selatan berjumlah 19 korban jiwa.
Infrastruktur transportasi lumpuh total akibat kerusakan berat pada jalur logistik regional. PUPR mengonfirmasi terputusnya Jalan Lintas Sumatera di enam titik utama karena jembatan runtuh, serta 117 titik longsor dan jalan ambles di perbukitan Bukit Barisan dari perbatasan Aceh hingga Sumatera Selatan.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat setidaknya 412 sekolah rusak berat hingga hancur total. Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan melaporkan puluhan Puskesmas dan 9 RSUD di Aceh dan Sumatera Utara lumpuh total.
BNPB mencatat lebih dari 100.000 rumah rusak di seluruh pulau, termasuk 99.169 di Sumatera Utara. Banjir dan genangan air yang terjadi selama sepuluh hari di pesisir Aceh Timur dan Aceh Utara, melemahkan fondasi bangunan. Sedangkan di Sumatera Selatan lebih dari 12.000 rumah di dataran rendah terendam luapan sungai setinggi 1 meter, merusak perabot dan sanitasi warga.
Di Aceh dan Sumatera Utara, Dinas Pertanian setempat melaporkan sedikitnya 38.878 hektar lahan sawah mengalami puso (gagal panen) total, sementara 28.328 hektar perkebunan kelapa sawit di wilayah dataran rendah mengalami busuk akar, akibat rendaman air yang berkepanjangan.
Berdasarkan laporan Center of Economic and Law Studies (Celios) estimasi kerugian ekonomi makro kumulatif berada di kisaran Rp38,48 triliun hingga Rp68,67 triliun. Dalam rinciannya, Provinsi Sumatera Utara mencatat kerugian terbesar, sekitar Rp18,47 triliun. Sumatera Barat menyusul dengan kerugian sekitar Rp6,03 triliun. Provinsi Aceh mencatat kerugian sekitar Rp2,04 triliun. Sumatera Selatan menanggung kerugian hingga Rp3,12 triliun.
Sedangkan menurut sejumlah lembaga ekonomi, tercatat rata-rata kerugian per kepala keluarga di wilayah terdampak parah mencapai Rp25 juta hingga Rp50 juta, mencakup kerusakan struktur rumah, alat transportasi, dan cadangan pangan.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita terbaru dunia properti melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
Hotline Redaksi (WA) 0812 8934 9614
Email: redaksi@koranproperti.com
