Menteri PKP Maruarar Sirait mendukung rencana pembentukan Akademi The Housing and Urban Development (HUD) Institute, sebagai bagian dari lembaga pendidikan yang akan berperan penting dalam program perumahan di Indonesia.
KoranProperti.com (Bandung) – Sejumlah tokoh perumahan berdiskusi secara serius dan mendalam membahas persoalan perumahan nasional, di El Hotel Royale, Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/8/2025). Adapun pokok pembicaraan dalam diskusi itu, di antaranya mengupas berbagai problematika perumahan nasional dan Program 3 Juta Rumah Pemerintah.
Sebenarnya, apa motif para tokoh perumahan ini menggelar diskusi serius soal perumahan nasional? Seperti banyak diberitakan sejumlah media massa sebelumnya, Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto via Kementerian PKP, dinilai berbagai kalangan terancam gagal mencapai target sampai bulan Oktober 2025 (satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran). Apakah ini yang menjadi motif diskusi itu?
Hadir dalam diskusi itu, Ketua Majelis Tinggi The HUD Institute Suharso Monoarfa, Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto dan Ketua Dewan Pembina The HUD Institute Andrinof Chaniago, Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Ketua Umum REI Joko Suranto serta perwakilan 22 perguruan tinggi Indonesia serta City University Malaysia dari Malaysia.
Dalam sambutannya di acara diskusi tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait berharap, agar The HUD Institute terus mengkritisi program perumahan pemerintah dan ikut menyukseskan Program 3 Juta Rumah.
BACA INI: Duh…!!! Data Perumahan di Kementerian PKP Belum Lengkap dan Akurat, Menteri Ara Minta Bantuan BPS
Menteri Ara juga mendukung rencana pembentukan Akademi The Housing and Urban Development (HUD) Institute sebagai bagian dari lembaga pendidikan yang akan berperan penting dalam program perumahan di Indonesia. “Saya mendukung pendirian Akademi The HUD Institute,” kata Ara.
Menurut Menteri Ara, The HUD Institute terdiri dari orang-orang yang kompeten dan kredibel, cerdas dan memiliki banyak pengalaman.
“Saya berharap The HUD Institute bisa memberikan masukan dan kajian, terkait program perumahan nasional berbasis realita, sehingga bisa dilaksanakan di lapangan,” pungkasnya.
Penyaluran KUR di Jawa Barat
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Ara menilai tentang konsep berbaginomics perumahan. Menurutnya, melalui konsep itu, para pengembang rumah subsidi berkomitmen untuk membayarkan down payment (DP) atau uang muka sebesar Rp40 juta, bagi pekerja yang tergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan hingga Desember 2025.
Ara mengungkapkan hal itu, usai bertemu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Program berbaginomics, menurut Ara, merupakan bukti nyata bahwa pembangunan rumah rakyat tidak harus selalu bergantung kepada APBN.
BACA INI: Seremonial Belaka! Hapernas Digelar, Jutaan Rumah Rakyat Masih ‘Compang-Camping’
Menteri Ara menambahkan, kendati rumah subsidi itu dibangun pihak swasta, dia memastikan, hasil dari BSPS swasta dan berbaginomics, masuk dalam hitungan Program 3 Juta Rumah.
Serah Terima Kunci Rumah ART
Di tempat berbeda, Menteri PKP juga melakukan seremonial simbolis serah terima kunci rumah subsidi untuk asisten rumah tangga (ART), di Jakarta, Jumat (29/8/2025).
Sementara itu, baru-baru ini, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan, progres kinerja Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Per Triwulan tahun 2024-2025.
“Pertumbuhan realisasi triwulan I yakni tahun 2024 dan 2025 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 1.173,8 persen. Sedangkan untuk triwulan II mengalami penurunan sebesar 15,6 persen, karena ada perubahan prioritas di kalangan masyarakat, seperti peringatan hari raya keagamaan Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun realisasi semester I tahun 2025, meningkat sebesar 44,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Heru.
BACA INI: Menteri PKP Berikan Penghargaan Buat Tokoh Perumahan, Fahri Hamzah Bilang Begini…
Berdasarkan data BP Tapera, progres kinerja Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) semester I tahun 2024-2025 tercatat realisasi di tahun 2025 ini mencapai 120.976 unit, mengalami peningkatan sebesar 44,5 persen, dibandingkan tahun 2024 lalu yang sebesar 83.720 unit. Realisasi semester I tahun 2025 mencapai sebesar 120.976 unit rumah.
Sedangkan progres Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) periode 1 Januari-16 Juli 2024 dibandingkan 1 Januari-16 Juli 2025 adalah realisasi di tahun 2025 mencapai 129.773 unit, mengalami peningkatan sebesar 50,98 persen dibandingkan tahun 2024 lalu yang hanya sebesar 85.956 unit rumah.
Pada bulan Januari 2.633 unit, Februari 8.797 unit, Maret 42.443 unit, April 29.013 unit, Mei 14.988 unit dan Juni 23.102 unit. Sampai tanggal 16 Juli 2025, tercatat ada 8.797 unit rumah KPR FLPP yang dimiliki masyarakat.
“Sedangkan tiga profesi MBR yang paling banyak memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah adalah kalangan buruh sebanyak 36.376 orang, guru 4.265 orang dan tenaga kesehatan masyarakat 3.921 orang” tutup Heru.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita terbaru dan informasi seputar dunia properti dan bahan bangunan melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda selalu update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
