Anggaran Negara Terkuras Rp6,61 Triliun Buat Rumah Subsidi, Sungguh Sayang Hasilnya Belum Signifikan
Pemerintah tidak layak terlalu bangga dan euporia berlebihan hanya karena anggaran negara yang sangat besar sudah terpakai secara optimal untuk ...
Pemerintah tidak layak terlalu bangga dan euporia berlebihan hanya karena anggaran negara yang sangat besar sudah terpakai secara optimal untuk ...
Skema RTO dan DP 0 persen yang katanya disebut-sebut akan mempermudah pekerja informal memiliki rumah, faktanya justru sangat tidak realistis ...
Ketidakpastian ekonomi domestik dan global, gaji MBR yang rendah, serta aturan baru SLIK OJK, masih menjadi penyumbang terbesar risiko penyerapan ...
Meskipun upah nominal buruh naik (dalam skala moderat), tapi kenaikan itu dinilai belum mampu mengejar laju biaya hidup. Akibatnya, daya ...
Seluruh unit rumah subsidi ini sudah dilengkapi dengan sertifikat kepemilikan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para calon pembeli, khususnya MBR. ...
Pemerintah dalam hal ini Kementerian PKP dan BP Tapera yang terus menggenjot pembangunan rumah tapak dan rusun subsidi, melakukan kekeliruan ...
Bos besar Lippo Group James Riady mengatakan, pasar hunian komersial jauh lebih besar dibandingkan dengan pasar rumah subsidi yang mengandalkan ...
BP Tapera gagal mencapai target penyediaan rumah subsidi tahun 2025. Di sisi lain, asosiasi pengembang perumahan menuding proses perizinan menghambat ...
Bila konsumen ditanya, pilih mana apakah akan tinggal di apartemen (sewa/beli) atau membeli rumah subsidi KPR FLPP, mereka akan menjawab ...
Kebijakan BP Tapera dan Kementerian PKP terkait hanya besaran gaji Rp12 juta yang berhak membeli rumah subsidi, menodai rasa keadilan ...

© 2024 Koran Properti