Bila konsumen ditanya, pilih mana apakah akan tinggal di apartemen (sewa/beli) atau membeli rumah subsidi KPR FLPP, mereka akan menjawab lebih memilih tinggal di apartemen atau rumah tapak kampung yang lingkungannya padat dan kumuh. Permintaan apartemen tahun 2026 diprediksi melonjak tajam, rumah subsidi KPR FLPP bukan pilihan.
KoranProperti.com (Jakarta) – Permintaan hunian apartemen pada tahun 2026 mendatang, diprediksi akan melonjak secara signifikan. Sedangkan rumah subsidi KPR FLPP yang digelar Pemerintah, bukan menjadi pilihan utama kelas menengah dan golongan MBR untuk menjadi tempat tinggal. Kok bisa?
Berdasarkan Data Analisis & Proyeksi Properti 2026 koranproperti.com, melonjaknya permintaan hunian apartemen (sewa dan beli) tahun 2026, menjadi pertanda bahwa kepercayaan masyarakat untuk tinggal di apartemen, menjadi solusi yang paling tepat untuk memiliki hunian di perkotaan.
Mengapa mereka lebih memilih tinggal di apartemen, dibandingkan dengan membeli rumah subsidi dengan skema KPR FLPP? Karena tinggal di apartemen proses administrasinya sangat mudah dan cepat dan lokasinya juga berada di perkotaan.
Sedangkan membeli rumah subsidi KPR FLPP, persyaratan administrasi dan prosedurnya dinilai terlalu berbelit-belit, serta letak rumahnya juga jauh dari pusat kota alias berada dipinggiran kota.
Khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mereka lebih memilih menyewa/mengontrak rumah tapak di perkotaan. Bahkan, ada kecenderungan, golongan MBR akan tetap tinggal di lingkungan perkampungan padat dan kumuh, asalkan lokasinya berada di perkotaan.
BACA INI: Pangsa Pasar Apartemen 2026, Begini Spesifikasi Apartemen Sasaran Konsumen Domestik & Ekspatriat
Lembaga konsultan properti Cushman & Wakefield melaporkan bahwa sebanyak 11.300 unit apartemen baru, diproyeksikan bakal membanjiri pasar apartemen tahun 2026.
Fokus konsentrasi apartemen ini berada di tiga lokasi strategis yaitu wilayah Tangerang dan Bekasi akan menjadi incaran kelas menengah bawah. Sedangkan kelas atas, akan membidik apartemen di bagian selatan Jakarta.
Director Strategic Consulting Indonesia Arief Rahardjo menilai, sejumlah pengembang apartemen semakin yakin dan percaya bahwa insentif PPN DTP yang berlaku sampai tahun 2027, berperan sangat penting dalam menjaga keterjangkauan harga.
Dampaknya, kenaikan harga jual apartemen pada tahun pada 2026 mendatang, diprediksi akan tetap konservatif di angka 2,5 persen atau sekitar Rp53.000.000 per meter persegi.
“Para pengembang akan meneruskan proyek apartemen yang tertunda, dan saat ini tingkat penjualan proyek apartemen telah menembus angka 94 persen,” tutur Arief, Jumat (26/12/2025).
Prospek Investasi Apartemen Jalur MRT
Berdasarkan pantauan koranproperti.com, kelompok kelas menengah atas akan banyak memburu apartemen yang berada di daerah Tanjung Barat, Tangerang, Depok, dan Kebayoran baru. Hal ini terjadi karena daerah-daerah itu, masih masuk dalam lingkaran terdekat ke Jakarta.
Di sisi lain, rumah subsidi KPR FLPP yang terus digembar-gemborkan Pemerintah (via Kementerian PKP dan BP Tapera), diperkirakan akan sepi peminat atau stagnan, karena rumitnya persyaratan dan penerapan sistem SLIK OJK yang dinilai menyusahkan pembelian rumah subsidi.
Sedangkan tinggal di apartemen dinilai memiliki prospek investasi yang tinggi, karena lokasinya yang berada di pusat kota, serta terintegrasi dengan akses moda transportasi massal (TOD).
Sejumlah apartemen yang berdiri di kawasan jalur MRT perkotaan, faktanya mencatat kenaikan okupansi yang signifikan, dibandingkan dengan pembelian rumah subsidi KPR FLPP.
Dalam perspektif properti, kehadiran MRT akan menciptakan peningkatan investasi di sepanjang lokasi apartemen, seperti menjamurnya kawasan komersial, perkantoran, pusat perbelanjaan/pasar tradisional, dan lembaga layanan publik.
Para pengembang properti apartemen juga berpotensi akan melakukan redevelopment atau alih fungsi ekonomi atas apartemen lama dengan mengalihkan fungsinya dari menjual unit apartemen, berubah menjadi sewa unit apartemen secara periodik (sewa bulanan, tahunan, dan bahkan harian).
Sementara itu, rumah subsidi KPR FLPP yang disebut-sebut serapannya semakin bertambah, namun faktanya di lapangan, setelah berjalan antara 6 bulan sampai satu tahun, mulai muncul berbagai masalah, di antaranya bangunannya cepat rusak (kualitas bahan material bangunannya sangat rendah), jalanan kawasan perumahan juga rusak, rumah disewakan kepada pihak ketiga, rumah tidak ditinggali penghuninya (kosong hingga rusak), dan munculnya kredit macet.
Rumah subsidi tidak menjadi prioritas utama sebagai hunian bagi sebagian besar kelas menengah atas dan golongan MBR, karena lokasinya yang jauh dari pusat kota, infrastrukturnya belum lengkap, harga dan DP-nya masih tinggi, fasilitas sosialnya (sekolah, rumah sakit, pusat belanja/pasar, dll) belum ada atau tidak memadai, serta akses transportasinya masih sangat terbatas
Jadi, bila konsumen ditanya apakah akan memilih tinggal di apartemen (sewa atau beli)/rumah susun atau membeli rumah subsidi KPR FLPP, mereka akan menjawab lebih memilih tinggal di apartemen/rumah susun atau tinggal di rumah tapak kampung yang lingkungan sangat padat dan terlihat kumuh.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita terbaru dunia properti melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
Hotline Redaksi (WA) 0812 8934 9614
Email: redaksi@koranproperti.com
