Sejak Menteri PKP Maruarar Sirait mengumumkan akan membangun rumah susun (rusun) subsidi di Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, saat itu juga bertebaran rumors yang menyebut-nyebut masyarakat ogah membelinya, karena trauma dengan kasus mangkraknya apartemen Meikarta.
Oleh: Gusti Maheswara
Sebenarnya, tujuan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi Meikarta, bukan hanya untuk rakyat segera memiliki rumah. Justru, target utamanya ialah menutup backlog rumah yang menurut data Susenas tahun 2023, mencapai angka 9,9 juta hingga 12,7 juta unit, dengan tambahan backlog renovasi rumah alias tidak layak huni mencapai 26 juta unit.
Pembangunan rusun subsidi Meikarta, bukan solusi tepat untuk mengatasi backlog rumah. Masyarakat yang tidak atau belum memiliki rumah juga, tampaknya tidak tertarik atau antusias untuk membeli rusun subsidi Meikarta, bila hunian ‘jangkung’ itu jadi dibangun.
Mengapa masyarakat ogah membeli rusun subsidi Meikarta? Salah satu sebabnya ialah disebut-sebut, karena nama Meikarta menyimpan sejarah buruk, yaitu soal kasus mangkraknya pembangunan apartemen Meikarta selama bertahun-tahun di masa lalu.
Secara psikologis, aura buruk atas mangkraknya pembangunan apartemen Meikarta bertahun-tahun lalu, hingga hari ini masih menyisakan trauma berkepanjangan bagi masyarakat, khususnya korban Meikarta. Publik masih takut atau menolak untuk membeli rusun, bila memakai nama Meikarta, karena efek buruknya bisa saja menular ke rusun subsidi Meikarta.
Penulis menduga kuat, sebenarnya pembangunan rusun subsidi Meikarta, tujuannya adalah untuk ‘memaksa’ atau ‘mengusir’ masyarakat yang tidak atau belum mempunyai rumah di Jakarta dan sekitarnya, untuk segera menyingkir ke pinggiran kota, dan target sasaran wilayahnya saat ini adalah daerah Bekasi.
Nah, untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat yang tidak atau belum memiliki rumah, sekaligus sebagai strategi untuk memindahkan masyarakat yang belum punya rumah ke daerah lain, patut diduga sejumlah oknum pejabat yang bekerja di lembaga negara yang mengurusi perumahan nasional, menjanjikan akan membangun hunian atau rumah baru dalam bentuk rusun. Namun, apakah cara-cara seperti ini akan berhasil? Kita lihat saja nanti…
Sesungguhnya yang perlu negara lakukan saat ini adalah rencana pembangunan rusun subsidi di Meikarta harus disosialisasikan secara kontinyu, mendetail, dan transparan, terutama saat proses pembangunannya, termasuk di dalamnya memberitahukan harga jualnya, berapa luasnya per unit hunian? Siapa kontraktor yang membangunnya? Siapa pengembangnya? Spesifikasi material bangunannya seperti apa? Fasilitas pembayarannya bagaimana? Keberadaan fasilitas sosial di dalam kawasan itu seperti apa? Serta kemudahan sosial lainnya, seperti akses transportasi dan fasilitas sosial bagi penghuni, bila mereka tinggal di rusun subsidi Meikarta.
Kemudian, negara juga wajib mengedukasi pola pikir masyarakat dan memberikan pembinaan mental, tentang cara-cara yang benar, bila tinggal di rumah susun, baik secara etika (perilaku pribadi), moral (hubungan antarsesama penghuni), serta sosial (menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan).
Masyarakat Pilih Rumah Tapak
Perlu juga diketahui, biaya pembangunan struktur rumah susun tidaklah murah, bahkan cenderung lebih mahal dibandingkan rumah tapak. Penulis memprediksi, sejumlah pengembang rumah subsidi atau developer kelas menengah yang akan diajak bekerja sama dengan Pemerintah untuk membangun rusun Meikarta, kemungkinan besar akan bersikap wait and see, karena dalam penilaian mereka, prospek keuntungan dan daya jual rumah susun subsidi yang lokasinya berada di pinggiran kota, masih belum jelas alias masih abu-abu, bahkan berpotensi tidak laku.
Bila diminta untuk memilih, apakah akan membangun rusun subsidi atau rumah tapak, para pengembang diyakini akan lebih memilih membangun rumah tapak subsidi, karena prospek keuntungannya sudah jelas dan nyata.
Sebaliknya, para pengembang rumah subsidi atau developer kelas menengah, juga dipastikan akan ikut terlibat dan mendukung penuh pembangunan rusun subsidi, bila lokasinya berada di dalam kota, bukan di pinggiran kota.
Rusun subsidi di dalam kota dipastikan akan menjadi produk hunian menarik dan berpotensi cepat terjual habis, bila dibangun di lima wilayah Jakarta (pusat, barat, timur, utara dan selatan).
Pemilihan Meikarta sebagai lokasi rusun subsidi, bukan tanpa alasan. Penulis mencium ‘ada udang dibalik batu’, patut diduga ada ‘perjanjian senyap’ antara sejumlah oknum pejabat yang bekerja di lembaga negara yang mengurusi perumahan nasional, dengan sejumlah oknum pengembang ‘tertentu’ yang sebelumnya pernah membuat sejarah buruk tentang Meikarta.
Sebelum saya tutup tulisan sederhana ini, saya tidak akan pernah bosan bertanya kepada Menteri PKP Maruarar Sirait, “Halo pak Menteri PKP, kapan rumah gratis buat rakyat diberikan? Seperti yang pernah bapak janjikan beberapa waktu lalu”. Mohon maaf lahir dan bathin, salam…
Penulis Pengamat Properti
Simak dan ikuti terus perkembangan berita terbaru dunia properti melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
Hotline Redaksi (WA) 0812 8934 9614
Email: redaksi@koranproperti.com
