Menteri PKP Maruarar Sirait belum mengeluarkan komentar apapun alias membisu, terkait pernyataan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah yang mengatakan, ada 9,8 juta keluarga di Indonesia tidak punya rumah, dan 20,9 juta keluarga tinggal di rumah tidak layak huni.
KoranProperti.com (Jakarta) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut, ada 9,8 juta keluarga di Indonesia tidak punya rumah, dan 20,9 juta keluarga tinggal di rumah tidak layak huni.
Sampai saat ini, Menteri PKP Maruarar Sirait belum mengeluarkan komentar apapun alias membisu, terkait pernyataan Fahri yang terkesan membongkar ‘aib’ Kementerian PKP.
Diduga kuat, kedua pejabat elit di Kementerian PKP ini, masih menyimpan konflik terselubung, karena mereka terlibat dalam perbedaan visi yang sangat tajam, terkait program kerja perumahan nasional. Bahkan, beredar rumor yang belum bisa dipastikan kebenarannya bahwa Fahri Hamzah dan Maruarar Sirait bekerja di kantor berbeda.
Menurut Fahri, data yang dia sampaikan merupakan hasil temuan Kementerian PKP di luar data Badan Pusat Statistik (BPS).
Fahri mengatakan, banyaknya masalah yang terjadi dalam program perumahan nasional, karena data yang ada di Kementerian PKP belum lengkap dan akurat.
Pantas saja, belum lama ini Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Dalam pertemuan itu, Menteri Ara sempat mengatakan, data dari BPS tentang perumahan nasional sangat membantu Kementerian PKP, untuk melakukan kontrol check and balance secara kuantitatif.
BACA INI: Duh…!!! Data Perumahan di Kementerian PKP Belum Lengkap dan Akurat, Menteri Ara Minta Bantuan BPS
“Data BPS jauh lebih akurat, dibandingkan dengan kontrol yang kami lakukan melalui balai-balai perumahan,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait usai melakukan diskusi dengan Kepala BPS di Kantor BPS Jakarta, Selasa lalu (26/8/2025).
Menurut Ara, peran BPS sangat penting, karena data-data yang dimiliki sangat akurat serta lengkap dan menjadi dasar bagi Kementerian PKP, dalam melaksanakan berbagai kebijakan program perumahan nasional.
Pernyataan Menteri Ara di atas, secara langsung menyiratkan bahwa Kementerian PKP memang belum memiliki data yang akurat dan lengkap, terkait banyaknya masalah yang terjadi dalam program kerja perumahan nasional. Untuk itulah, Menteri Ara meminta bantuan dan dukungan data dari BPS
Tiga Kategori Backlog Rumah
“Kami ingin melakukan check and balance terhadap kinerja Kementerian PKP. Kami juga akan mengumumkan setiap bulan, terkait pencapaian Kementerian PKP, tentang progres perumahan nasional berdasarkan data-data dari BPS,” tukas Menteri Ara.
Menyambung pernyataannya, Fahri menegaskan, data backlog perumahan yang dikeluarkan BPS selama ini, hanya ada dua kategori saja, yaitu data backlog kepemilikan atau tidak punya rumah serta backlog kelayakan atau rumah tidak layak huni.
“Backlog rumah untuk kategori ketiga yang kami temukan yaitu ada 20,9 juta keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni, dan rumah itu bukan punya mereka,” kata Fahri dalam acara Peluncuran Dokumen Kebijakan Perkotaan Nasional 2045, seperti dikutip dari YouTube Bappenas RI, Senin (15/9/2025).
BACA INI: Kacau! Menteri Ara dan Fahri Hamzah Berbeda Visi, Ada Perpecahan di Kementerian PKP?
Dalam pemaparannya, Fahri menyebut ada 9,8 juta keluarga yang mengalami backlog kepemilikan rumah, dan 20,9 juta keluarga yang mengalami backlog kelayakan rumah.
Selain itu, ada juga pembagian data backlog berdasarkan wilayah. Pada wilayah perkotaan, backlog kepemilikan rumah sebesar 4.551.784 keluarga. Sedangkan backlog kelayakan rumah mencapai 2.105.234 keluarga.
Pada wilayah pesisir, backlog kepemilikan rumah sebesar 2.600.705 keluarga. Sedangkan backlog kelayakan rumah mencapai 5.228.907 keluarga. Lalu di wilayah perdesaan, backlog kepemilikan rumah sebesar 8.037.852 keluarga. Sedangkan backlog kelayakan rumah mencapai 11.703.000 keluarga.
Sementara itu, menurut riset Katadata Insight Center, harga tanah masih menjadi hambatan utama dalam penambahan pasokan rumah, serta kemampuan daya beli masyarakat yang masih lemah.
Mulya Amri dari Katadata Insight Center dalam webinar ‘Rumah untuk Semua: Mencari Solusi Masyarakat Merdeka Punya Rumah’, beberapa waktu lalu, di Jakarta mengatakan, keberpihakan Pemerintah dan dukungan perbankan sangat penting dalam mendukung kepemilikan rumah bagi MBR, terlebih lagi sekitar 84 persen backlog rumah didominasi golongan MBR.
“Penyertaan Modal Negara (PMN) dan kecukupan modal perbankan, akan bisa mendukung cita-cita mulia Pemerintah untuk mewujudkan tempat tinggal yang layak huni bagi MBR,” tegas Mulya.
Sedangkan, Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengungkapkan, peran dari sektor perumahan terhadap perekonomian nasional sangat besar.
Menurut Piter, dari angka masyarakat yang belum memiliki rumah, sekitar 80 persen berada di perkotaan. Menurutnya, hal itu menjadi menarik, karena secara demografi penduduk Indonesia, saat ini didominasi oleh kelompok milenial yang sebagian besar tinggal di kota.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita terbaru dan informasi seputar dunia properti dan bahan bangunan melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda selalu update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
