Menteri Ara berharap, semangat dan cita-cita Bung Hatta, terkait perumahan nasional dapat tercapai, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
KoranProperti.com (Jakarta) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan apresiasi kepada sejumlah tokoh dan mitra kerja yang dinilai berperan penting di sektor perumahan nasional, khususnya dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Senin lalu (25/8/2025).
Menteri Ara berharap, semangat dan cita-cita Bung Hatta, terkait perumahan nasional dapat tercapai, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Hari ini tanggal 25 Agustus bertepatan dengan peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) XVII Tahun 2025, saya memberikan penghargaan kepada para tokoh yang berperan penting dalam program pembangunan perumahan di Indonesia serta mitra kerja Kementerian PKP dalam melaksanakan Program 3 Juta Rumah,” ujar Menteri Ara.
Menteri PKP menambahkan, dalam melaksanakan tugas pembangunan perumahan bagi masyarakat, Kementerian PKP tidak bisa bekerja sendiri, tapi harus bekerja secara tim atau supertim. Untuk itu, dirinya berharap ada dukungan dan peran serta dari seluruh mitra kerja serta masukan dari tokoh-tokoh perumahan serta para pengembang perumahan dan masyarakat.
BACA INI: Seremonial Belaka! Hapernas Digelar, Jutaan Rumah Rakyat Masih ‘Compang-Camping’
“Saya akui Kementerian PKP masih banyak kekurangan dan program perumahan juga banyak yang bukan ide dari saya dan saya harus sportif mengakuinya,” ujarnya.
Contohnya, lanjut Menteri Ara, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU).
“Itu semua merupakan hasil pemikiran Bapak Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perumahan Rakyat di era Presiden SBY dan kami siap melanjutkan program itu,” katanya sembari menyebutkan bahwa pihaknya siap melakukan inovasi serta terobosan dalam Program 3 Juta Rumah.
“Saya sudah sampaikan secara terbuka dalam rapat kabinet. Saya belum menemukan skema yang lebih baik untuk mengatasi backlog 9,9 juta unit rumah yang dibutuhkan rakyat, terutama bagi MBR,” tuturmya.
Backlog Rumah Meningkat
Untuk itu, lanjut Menteri Ara, dirinya terbuka menerima saran dan masukan dari berbagai pihak, agar program pembangunan perumahan berjalan dengan baik. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto juga telah meningkatkan kuota FLPP menjadi 350.000 unit, BPHTB, PBG gratis serta PPN DTP hingga akhir.
Hal berbeda justru disampaikan Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah. Menurut Fahri, tahun 2025 ini backlog rumah tidak lagi di angka 9,9 juta atau 12 juta seperti yang telah disampaikan kepada publik oleh Menteri PKP.
“Jumlah backlog rumah baru berdasarkan data BPS, sekitar 15 juta antrean. Sedangkan backlog renovasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) sekitar 26 juta,” kata Fahri dalam acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta Pusat, Senin, 21 April 2025.
Secara umum, backlog perumahan dapat diartikan sebagai kondisi ketimpangan antara jumlah rumah yang tersedia dengan kebutuhan rumah yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat.
Fahri mengungkapkan, kenaikan angka backlog ini selaras dengan dinamika demografis di Indonesia. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 289,5 juta jiwa, dengan jumlah keluarga tercatat sebanyak 91,3 juta.
Jumlah ini mengalami peningkatan cukup signifikan, dibandingkan data tahun sebelumnya yang menunjukkan jumlah keluarga berada pada kisaran 74 hingga 78 juta.
Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah rumah tangga baru, yang berimplikasi langsung pada meningkatnya kebutuhan rumah.
BACA INI: Tertinggi Salurkan FLPP, Menteri PKP dan BP Tapera Apresiasi Kinerja BJB
Sejumlah ahli dan pengamat properti juga menyebut, Program 3 Juta Rumah dinilai terlalu berlebihan. Program itu merupakan wujud perilaku dan sikap ambisius para pejabat yang mengurusi perumahan nasional.
Untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah dengan tepat dan benar, maka para pejabat yang duduk mengurusi soal perumahan, wajib memberikan perhatian khusus terhadap aspek pembiayaan, pengawasan distribusi dan industri properti, perluasan target penerima manfaat yang tepat sasaran, serta pengontrolan daya serap rumah subsidi, sesuai fakta di lapangan, buka berdasarkan data lembaga tertentu.
Pengamat Perumahan yang juga konsultan properti Anton Sitorus mengaku pesimis program 3 Juta Rumah bisa berjalan dan mencapai target.
Rasa pesimis itu muncul, tambah Anton, karena berkaca pada era pemerintahan Joko Widodo yang mencanangkan 1 juta rumah per tahun, tapi hingga akhir masa jabatannya, program itu gagal memenuhi target.
“Sejak awal saya sudah pesimis, angka 3 juta rumah itu cukup besar, dan tidak sebanding dengan kemampuan pemerintah untuk memenuhinya. Periode lalu saja tidak mencapai target. Ini target malah ditambah. Tampaknya, Pemerintah tidak merencanakan program itu dengan matang,” tutup Anton
Simak dan ikuti terus perkembangan berita terbaru dan informasi seputar dunia properti dan bahan bangunan melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda selalu update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
