Golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ada di pusat kota, terutama Jakarta dan sekitarnya tidak tertarik untuk tinggal dan membeli rusun Meikarta, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, walaupun dijanjikan harganya sangat terjangkau dengan berbagai fasilitas dan tenor kredit yang panjang.
Oleh: Gusti Maheswara
Pemerintah telah secara resmi memulai pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
Dalam peresmian itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada Lippo Group dan Danantara Indonesia yang telah menyiapkan proyek itu hanya dalam waktu sekitar dua bulan, hingga tahap peletakan batu pertama.
“Kami mengapresiasi kerja keras tim Lippo Group dan Danantara serta tim PKP yang dalam waktu sekitar dua bulan mempersiapkan proyek ini, hingga dapat dimulai hari ini. Kami juga berterima kasih kepada pendiri Lippo Group, Bapak Mochtar Riady, atas dukungan dan kontribusinya bagi pembangunan perumahan rakyat,” ujar Ara, Minggu (8/3/2026).
Dari sejumlah data yang penulis dapatkan di lapangan usai peresmian rusun Meikarta, faktanya dan pada umumnya, golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ada di pusat kota Jakarta dan sekitarnya, tidak tertarik untuk tinggal dan membeli rusun subsidi Meikarta, walaupun dijanjikan dengan harga sangat terjangkau dan berbagai fasilitas, serta tenor kredit yang panjang.
Justru yang terjadi adalah kalangan MBR, lebih memilih dan cenderung tetap tinggal dan hidup di Jakarta yang sudah mereka lakoni selama bertahun-tahun, walaupun dengan cara mengontrak rumah tapak atau rusun yang sudah ada sebelumnya, di lima wilayah Jakarta.
BACA INI: Rumors Bertebaran: Masyarakat Ogah Beli Rusun Subsidi Meikarta, Benarkah?
Alasan mereka tidak mau tinggal dan beli rusun subsidi Meikarta, sangat klasik yaitu karena lokasinya sangat jauh dari Jakarta sebagai pusat kota, sehingga akses aktivitas dan lokasi kerja mereka yang sudah digeluti puluhan tahun di Jakarta, dikhawatirkan akan mengganggu irama kerja dan keseharian mereka.
Ditambah lagi mereka tidak ingin hidupnya habis karena ditekan cicilan pembayaran rumah susun yang, serta biaya hidup lainnya yang dari hari ke hari, bukannya turun, tetapi malah naik, dan ini sangat memberatkan MBR.
Penyebab lainnya lagi, mengapa golongan MBR tidak tertarik rusun subsidi Meikarta adalah karena masa kerja mereka yang tidak bisa menjamin akan bertahan lama. Mungkin saja di tengah perjalanan kerja, terkena PHK, atau perusahaannya mengalami pailit alias bangkrut.
Sikap MBR Terhahap Rusun Subsidi
Selain itu, pengalaman MBR, terkait prosedur dan syarat-syarat untuk membeli rusun atau rumah tapak yang selama ini terjadi, dinilai sangat merepotkan dan menyulitkan, sehingga menjadi beban mental tersendiri bagi mereka (trauma), salah satu contohnya ialah soal SLIK OJK dan potensi adanya mafia rusun subsidi.
Apa yang penulis dapat tentang sikap dan tindakan MBR yang tidak tertarik membeli rumah rusun subsidi Meikarta merupakan hal yang wajar dan sah-sah saja.
Pemerintah pun dalam hal ini tidak bisa memaksakan kehendak, agar MBR wajib membeli rusun Meikarta. Justru, Pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakan yang terkait dengan program perumahan nasional, yaitu mengapa rakyat dalam hal ini MBR tidak tertarik dengn susun subsidi Meikarta? Atau mengapa keberadaan rumah tapak KPR FLPP sulit untuk mencapai target? Inilah yang harusnya membuat Pemerintah dalam hal ini Kementrian PKP dan instansi terkait, untuk mawas diri dan lebih bijak dalam membuat program perumahan untuk rakyat.
Di sisi lain, Pemerintah dalam hal ini Kementerian PKP dan lembaga terkait, harus benar-benar mempersiapkan regulasi tentang pembelian rumah susun dengan bepijak kepada kepentingan ekonomi rakyat, khsusnya MBR. Misalnya, memutus prosedur dan syarat pembelian rusun maupun rumah tapak yang selama ini dikenal berbelit-beli. Kemudian soal harga hunian dan bunga bank yang terbilang masih tinggi, ditambah lagi tenor panjang yang memberatkan, serta adanya potensi mafia rusun terselubung.
Seperti banyak diberitakan media sebelumnya, pembangunan tahap awal rusun Meikarta yang berada di atas lahan seluas sekitar 12,8 hektare, direncanakan akan dibangun 18 tower rumah susun setinggi sekitar 32 lantai.
Nilai investasi proyek ini diperkirakan mencapai Rp 14 triliun hingga Rp 16 triliun. Pemerintah berharap proyek ini dapat menjadi model kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Penulis Pengamat Properti
Simak dan ikuti terus perkembangan berita terbaru dunia properti melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
Hotline Redaksi (WA) 0812 8934 9614
Email: redaksi@koranproperti.com
