Bagi jutaan komuter Jabodetabek, tinggal dekat stasiun adalah kunci untuk memangkas ongkos dan waktu tempuh aktivitas harian. Namun, tingginya permintaan itu, justru melambungkan harga tanah di kawasan berorientasi transit (TOD). Harga hunian TOD juga, semakin jauh dari jangkauan pembeli rumah pertama.
KoranProperti.com (Jakarta) – Pembangunan infrastruktur transportasi massal seperti MRT, LRT, dan KRL Commuter Line, terbukti membawa efek ganda yang masif terhadap industri properti nasional jelang tutup tahun 2026.
Namun, dibalik lonjakan nilai investasi yang menggiurkan di sekitar kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development atau TOD), muncul tantangan baru yang semakin mendesak, yaitu semakin tergerusnya pasokan dan harga rumah terjangkau bagi masyarakat.
Di sisi lain, harga material bangunan juga naik, sehingga mengakibatkan harga rumah tapak subsidi dan hunian TOD, berpotensi naik jelang tutup tahun 2026, dan memasuki tahun 2027 mendatang.
Berdasarkan riset terbaru Knight Frank Indonesia, aset properti dan lahan di titik pertemuan transportasi utama, seperti kawasan TOD Dukuh Atas mencatat kenaikan nilai yang sangat progresif sejak beroperasinya moda transportasi massal.
Kemudahan mobilitas memberikan bargaining position atau posisi tawar yang jauh lebih kuat bagi properti di area ini. Tercatat, harga jual hunian vertikal seperti apartemen dan kondominium di dalam kawasan TOD berada 7 hingga 8 persen, lebih tinggi dibandingkan proyek serupa di luar area transit.
Kenaikan harga lahan TOD ini, dalam kenyataannya didorong oleh tiga faktor, yaitu: Pertama, kehadiran stasiun terintegrasi dan fasilitas pejalan kaki (pedestrian deck), langsung mendongkrak daya tarik komersial di sekitarnya.
Kedua, terbatasnya lahan dan ruang di pusat Kota Jakarta, mendorong pergeseran minat hunian dan investasi ke wilayah penyangga seperti Tangerang dan Bekasi.
Ketiga, kebijakan Pergub DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2026 yang menawarkan insentif pengembangan berorientasi transit, semakin memacu agresivitas pengembang dalam mengakuisisi lahan di sekitar jalur transportasi.
Sementara itu, riset Colliers Indonesia melaporkan, tren pertumbuhan harga tanah yang kompetitif di Jabodetabek. Di wilayah DKI Jakarta, kenaikan harga dasar tanah relatif melandai di angka 1,5 hingga 3,0 persen per tahun, karena valuasinya yang sudah tinggi.
Lonjakan harga signifikan terjadi di koridor premium seperti Ciracas, Puri Indah, serta kawasan MT Haryono dan Cawang yang terhubung langsung dengan stasiun LRT dan Kereta Cepat.
Sebaliknya, wilayah penyangga seperti Tangerang diprediksi akan mengalami lonjakan harga lahan yang jauh lebih agresif, yaitu berkisar antara 17 hingga 33 persen per meter persegi, tergantung pada kedekatannya dengan akses tol dan koridor komersial baru.
Masa Depan Industri Properti Nasional
Wakil Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI), Bambang Ekajaya, mengungkapkan, harga tanah di sekitar stasiun transportasi publik di kawasan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) tidak sekadar naik puluhan persen, melainkan bisa meroket hingga 100 sampai 300 persen.
Menurut Bambang, kondisi ini menjadi batu sandungan besar bagi pengembang dalam menyediakan hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Di satu sisi, daya beli masyarakat terbatas. Di sisi lain, konsumen kini menjadikan akses transportasi publik, terutama kawasan dalam radius satu kilometer dari stasiun sebagai syarat mutlak, untuk mendapatkan kepastian waktu tempuh dan menekan biaya perjalanan harian.
Menanggapi ketimpangan antara harga lahan dan daya beli masyarakat, Head of Advisory Services Colliers Indonesia Monica Koesnovagril menilai, ketergantungan pada pembangunan rumah tapak di kawasan penyangga, sudah tidak lagi relevan untuk mengejar target hunian terjangkau.
Konsumen saat ini, lanjut Monica, sangat memperhitungkan efisiensi ongkos dan waktu transportasi dengan jarak ideal maksimal 15 menit perjalanan motor menuju stasiun. Jika segmen menengah ke bawah mengandalkan KRL, segmen menengah atas cenderung membidik koridor LRT dan MRT.

Sebagai gambaran, satu hektare lahan yang dibangun menjadi rumah tapak bersubsidi hanya mampu menampung sekitar 100 unit hunian. Namun, jika lahan yang sama dioptimalkan menjadi hunian vertikal setinggi 24 lantai berkonsep TOD, kapasitasnya bisa melonjak drastis hingga lebih dari 1.000 unit.
Dengan dukungan peningkatan kapasitas dan frekuensi armada transportasi publik, konsep hunian vertikal terintegrasi diyakini menjadi kunci masa depan industri properti nasional, sekaligus jawaban atas krisis keterjangkauan hunian di perkotaan.
Meroketnya harga lahan di kawasan TOD menjadi sinyal jelas bahwa era ekspansi rumah tapak di sekitar simpul transportasi Jabodetabek semakin menarik publik.
Sekarang ini, masa depan industri properti nasional bertumpu pada keberanian pengembang mengoptimalkan lahan secara vertikal, sekaligus komitmen Pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara agresivitas nilai investasi, dan ketersediaan hunian terjangkau bagi kelas pekerja dan MBR.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita terbaru dunia properti melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda update dengan mengklik koranproperti.com dan google news serta LIPRO TV setiap hari.
Hotline Redaksi (WA) 0812 8934 9614
Email: redaksi@koranproperti.com

