Bos besar Lippo Group James Riady mengatakan, pasar hunian komersial jauh lebih besar dibandingkan dengan pasar rumah subsidi yang mengandalkan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program perumahan nasional tahun 2026, diprediksi akan semakin kusut, apa sih sebabnya?
KoranProperti.com (Jakarta) – Persoalan perumahan nasional di tahun 2026 ini, diprediksi akan semakin kusut. Diduga karena banyaknya perbedaan pendapat serta visi dan misi, antara pengembang dengan Pemerintah.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan, terjadinya perlambatan program pembangunan perumahan nasional, lantaran adanya permasalahan kronis di sektor perumahan.
Fahri mengaku, dirinya diajak langsung Presiden Prabowo untuk mencarikan solusi atas masalah itu. Dia menyebut, salah satu cara untuk mengatasi problematika perumahan nasional adalah Presiden Prabowo akan membentuk Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R).
Tujuan pembentukan BP3R, lanjut Fahri, untuk mengefektifkan pelaksanaan kebijakan perumahan nasional yang selama ini tersendat dan lambat, akibat adanya fragmentasi dan banyaknya kewenangan serta kepentingan berbagai lembaga yang ikut terlibat, dalam urusan program perumahan nasional.
Rencana pembentukan BP3R ini, sambung Fahri, merupakan keinginan Prabowo. Hal itu dia ungkapkan usai dirinya bertemu langsung dengan Presiden, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Sementara itu, bos besar Lippo Group James Riady mengaku secara terang-terangan bahwa pasar hunian komersial jauh lebih besar, dibandingkan dengan pasar rumah subsidi yang mengandalkan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Selama ini, ekosistem perumahan nasional selalu bicara rumah subsidi KPR FLPP. Padahal, pasar terbesar perumahan nasional adalah rumah non-FLPP yaitu hunian komersial,” kritik James dalam kata sambutannya, saat acara evaluasi kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun 2025, di kantor Kementerian PKP Jakarta, Kamis (15/1/2026).
James mengeklaim, dia melihat sendiri bahwa demand (permintaan) rumah komersial masih sangat tinggi. Sayangnya, menurutnya, tingginya permintaan hunian komersial non-FLPP, tidak mendapatkan atensi dari sejumlah pihak.
Mendengar pernyataan James Riady, Menteri PKP Maruarar Sirait hanya mengatakan bahwa dalam enam bulan pertama, perhatiannya hanya fokus pada kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum mempunyai rumah.
Menurut Ara, rumah subsidi KPR FLPP menjadi menjadi salah satu cara untuk mengatasi backlog hunian yang angkanya mencapai sekitar 9,9 juta. Dalam kesempatan itu, Menteri Ara juga mengungkapkan, pembangunan rumah susun (rusun) subsidi, akan segera digarap kembali, setelah lama terhenti.
Lokasi Rumah Susun Subsidi
“Tahun 2026 ini, kami proyeksikan menjadi momentum kebangkitan untuk pembangunan rusun subsidi,” kata Ara.
Menteri Ara menyebut, target pertama pembangunan rusun subsidi akan digelar di Meikarta, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.
Menteri PKP mengaku, rencana pembangunan rumah susun subsidi di Meikarta, sudah dibicarakan secara langsung dan terbuka bersama James Riady, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, serta Presiden Prabowo Subianto.
Pemilihan Meikarta sebagai lokasi rusun subsidi, sambung Ara, karena tempat itu memiliki tingkat kebutuhan hunian yang tinggi, terutama bagi pekerja di kawasan industri Cikarang dan sekitarnya.
Menteri Ara berharap, pembangunan rusun subsidi di Meikarta akan mampu menekan biaya logistik hunian bagi pekerja, mengingat lokasinya dekat dengan pusat aktivitas ekonomi di kawasan Bekasi dan sekitarnya.
Sebagai informasi, seperti diketahui mangkraknya apartemen Meikarta beberapa tahun silam, saat ini sedang dalam proses penyelesaian, namun masih menyisakan sejumlah masalah yang dinilai, belum tuntas seluruhnya. Apakah pembangunan rusun subsidi di Meikarta, ada kaitannya dengan solusi kasus mangkraknya apartemen itu? Hanya James Riady dan Maruarar Sirait yang tahu.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati di Jakarta, Selasa (13/1/2026) mengatakan, surat Keputusan Menteri (Kepmen) PKP, terkait rumah susun (rusun) subsidi, ditargetkan akan terbit menjelang akhir bulan ini.
Sri mengungkapkan, dalam Kepmen itu sudah diatur sejumlah aspek terkait rumah susun subsidi, di antaranya soal suku bunga pinjaman, tenor pembiayaan, dan ketentuan lainnya.
“Semua sudah mendekati final, terutama yang berhubungan dengan penyesuaian harga rusun subsidi dibandingkan dengan harga rusun sebelumnya. Selama ini memang belum ada penyesuaian harga,” katanya.
Menteri PKP Maruarar Sirait, lanjut Sri, berencana akan mengundang pengembang rusun subsidi, perbankan, serta para pemangku kepentingan untuk membahas Kepmen tersebut secara lebih mendalam.
Di tempat berbeda, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, pihaknya akan segera melakukan pembenahan dan persiapan untuk suplai rusun subsidi. Setelah itu, pihaknya akan menghitung penyesuaian harga per meter persegi dan per unit dari setiap rusun subsidi.
“Penyesuaian harga rusun ini, masih dalam proses finalisasi untuk dikalibrasi dengan indeks konstruksi khusus bangunan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS),” kata Heru.
Rencananya, BP Tapera akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam menentukan skema pembiayaan rusun subsidi. Sejumlah aspek lain akan diperhitungkan, mulai dari model pembiayaan, besaran uang muka, suku bunga perbankan, tenor atau jangka waktu pelunasan rusun, hingga perlindungan konsumen dari berbagai risiko.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita terbaru dunia properti melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
Hotline Redaksi (WA) 0812 8934 9614
Email: redaksi@koranproperti.com
