Menteri PKP bilang proyek rusun subsidi Meikarta, ditargetkan rampung struktur pada tahun 2028 mendatang. Kemudian unit akan diserahkan kepada konsumen secara bertahap. Di tengah-tengah trauma publik terhadap kasus mangkraknya apartemen Meikarta besutan Lippo Group, apakah publik masih percaya dan tertarik dengan pernyataan Menteri PKP?
KoranProperti.com (Bekasi) – Kabar gembira bagi ratusan ribu buruh di koridor industri Cikarang. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi menancapkan target ambisius untuk proyek rusun subsidi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) di kawasan Meikarta, Cikarang, Bekasi.
Seluruh struktur bangunan vertikal raksasa ini, ditargetkan topping out (selesai konstruksi utama) pada bulan Agustus 2028 mendatang, kemudian serah terima kunci kepada konsumen dijadwalkan akan dilakukan secara bertahap.
Bukan rahasia lagi, Bekasi adalah jantung manufaktur terbesar di Asia Tenggara. Namun selama ini, jutaan pekerjanya harus “boncos” di ongkos, karena jarak rumah yang jauh dari pabrik.
Proyek ini hadir sebagai jawaban instan dengan tujuan memotong biaya transportasi harian dan mengamankan kepastian hunian bagi kelas pekerja.
Saat ini tim teknis rusun, tampaknya sedang fokus pada fase krusial yaitu melakukan test pile atau pengujian daya dukung tanah sub-struktural, sebelum gedung-gedung tinggi ini menjulang ke langit. Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, Pemerintah serius terhadap kualitas bangunan proyek rusun ini.
“Dari total 8.600 pile yang direncanakan, sebanyak 1.836 pile sudah terpasang. Pemerintah ingin memastikan pembangunan rusun subsidi ini berjalan fast-track, tepat aturan, dan punya kualitas bangunan premium untuk masyarakat,” tegas Maruarar, Selasa (26/5/2026).
Seperti diketahui, setelah land clearing kelar Februari lalu, kemudian dilakukan groundbreaking bulan Maret, selanjutnya pengerjaan struktur beton ke atas (upper structure) dijadwalkan akan segera digarap Agustus 2026.
Strategi pengadaan lahan proyek ini layak diapresiasi, karena tidak membebani biaya APBN. Pemerintah memanfaatkan skema hibah murni dari raksasa properti Lippo Group yaitu lahan matang seluas 30 hektare yang tersebar di tiga titik strategis di dalam kawasan.
Di atas lahan hibah ini, direncanakan segera berdiri kompleks pemukiman vertikal dengan kapasitas total mencapai 141.000 unit siap huni. Ini adalah angka yang sangat masif untuk mengikis angka backlog perumahan nasional.
Rumors Rusun Subsidi Meikarta
Proyek ini diproyeksikan menjadi role model perumahan subsidi masa depan, karena dikawal ketat oleh tim gabungan, yaitu di antaranya Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, hingga Chairman Lippo Group James Riady.
Selain memastikan legalitas tanah clean and clear bebas sengketa, kolaborasi ini wajib menghadirkan fasilitas publik yang matang, antara lain suplai air bersih & aliran listrik, sistem pengelolaan limbah domestik modern, integrasi akses transportasi lyang menghubungkan hunian dengan area pabrik.
Megaproyek ini diprediksi dan disebut-sebut tidak hanya mengubah wajah properti Cikarang, tapi juga menaikkan level kesejahteraan para buruh pabrik secara signifikan.
BACA INI: Rumors Bertebaran: Masyarakat Ogah Beli Rusun Subsidi Meikarta, Benarkah?
Seperti pernah diberitakan media ini sebelumnya, di tengah-tengah rencana pembangunan rumah susun (rusun) subsidi Meikarta, publik dikejutkan dengan mundurnya dua pejabat tinggi jajaran manajemen Lippo Group yaitu Komisaris Independen PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) Kartini Sjahrir dan Presiden Direktur Perseroan Marlo Budiman.
Keduanya kompak mundur dan bungkam soal adanya rencana pembangunan rusun subsidi Meikarta yang diduga kuat menjadi salah satu penyebab pengunduran diri mereka.
“Pada tanggal 30 Januari 2026, perseroan telah menerima surat pengunduran diri Ibu Kartini Sjahrir dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan,” kata Sekretaris Perusahaan LPKR Ratih Safitri dalam siaran pers resmi LPKR yang dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (2/2/2026).
Ratih juga menyebut dalam laporan berbeda, perseroan juga menerima surat pengunduran diri Presiden Direktur LPKR Marlo Budiman. Pengunduran diri kedua pejabat teras Lippo ini, mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Lippo.
“Manajemen Lippo Karawaci telah menerima surat pengunduran diri dari Kartini Sjahrir dan Marlo Budiman, Jumat (30/1/2026). Tidak ada dampak apapun, terhadap kegiatan operasional perseroan,” tutur Ratih.
Namun, usai pengunduran diri kedua pejabat Lippo itu, beredar sejumlah spekulasi politis dan rumors negatif di masyarakat, di antaranya pihak Lippo dituding belum menyelesaikan pembayaran refund korban apartemen Meikarta, ada konsumen yang dikabarkan belum mendapat unit yang dijanjikan, ada juga konsumen yang menggugat anak usaha Lippo yaitu PT MSU ke pengadilan Perdata, karena belum diberikan sertifikat unit yang sudah dibeli.
Bahkan, rumors lain menyebar kencang soal MBR dan buruh pabrik di kawasan Cikarang dan sekitarnya tidak tertarik untuk membeli dan tinggal di rusun subsidi Merkarta.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita terkini dunia properti dan bahan bangunan melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
